Buka Data Caleg Eks Koruptor, KPU: Pilih Calon yang Bersih

Reporter

Syafiul Hadi

Kamis, 31 Januari 2019 08:03 WIB

Tim Advokat Milenial Peduli Pemilu melaporkan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis, 24 Januari 2019. Jokowi dilaporkan karena diduga telah menghina Prabowo saat menyebut mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menyetujui caleg eks koruptor dari Partai Gerindra mengikuti pemilu. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan langkah membuka data caleg eks koruptor untuk Pemilu 2019 merupakan salah satu upaya agar masyarakat memilih calon wakil rakyat yang bersih. "Kami selalu bilang kepada masyarakat, pilihlah calon-calon yang rekam jejaknya baik. Kalau kami tak beritahu masyarakat rekam jejak calon ini bagaimana mereka tahu?" kata Wahyu di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.

Menurut Wahyu, pembukaan data caleg eks koruptor ini juga bentuk pertanggungjawaban KPU. Sebab, kata dia, data caleg eks koruptor merupakan salah satu informasi yang wajib diberikan kepada publik. "Informasi ini penting untuk referensi masyarakat saat menggunakan hak politiknya."

Baca: Caleg Eks Koruptor Bakal Diumumkan KPU, Begini Kategorinya

KPU telah merilis daftar caleg eks koruptor ini. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan para caleg eks koruptor berasal dari beberapa partai peserta Pemilu 2019. "Jumlahnya ada 49 mantan terpidana kasus korupsi yang menjadi calon anggota legislatif."

Arief mengatakan dari 49 orang, 40 caleg diketahui mendaftar di DPRD provinsi dan kabupaten Kota. 40 orang itu merupakan caleg 12 partai peserta pemilu. "Sembilan orang lainnya caleg DPD."

Advertising
Advertising

Baca: Jusuf Kalla Dukung KPU Umumkan Caleg Eks ...

Selain membuka daftar caleg eks koruptor, KPU juga berencana merilis data caleg mantan napi lain seperti kasus kekerasan seksual anak dan narkoba. Hal itu akan diberikan secara bertahap ke masyarakat.



Berita terkait

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

1 jam lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

1 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

3 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

KPU mengungkap Formulir C.Hasil pemilu dibawa kabur oleh anggota KPPS Paniai Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

5 jam lalu

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dalil PDIP mengenai selisih suara dalam Pilpres 2024 di Kota Dumai, Riau.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

1 hari lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 hari lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

1 hari lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

1 hari lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya