TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin mengapresiasi temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ihwal adanya dugaan sumbangan fiktif dana kampanye. Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), pasangan capres dan cawapres Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno diduga menerima sumbangan fiktif.

"Saya apresiasi. Cek saja sumbangan yang tidak memenuhi persyaratan," ujar Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Aria Bima di Posko Cemara, Jakarta pada Senin, 21 Januari 2019.

Baca: JPPR Temukan Dugaan Sumbangan Fiktif Dana Kampanye Dua Kubu

JPPR menemukan adanya dugaan sumbangan fiktif dana kampanye dalam LPSDK pasangan Jokowi - Ma'ruf. Manajer Pemantauan Seknas JPPR Alwan Ola menyebutkan ada 18 penyumbang perseorangan teridentifikasi fiktif dengan besaran sumbangan Rp 7.770.475.

Sedangkan pada LPSDK pasangan Prabowo - Sandiaga, JPPR menemukan adanya 12 penyumbang perseorangan fiktif sebesar Rp 12.530.000 dan 2 kelompok penyumbang fiktif sebesar Rp 18.835.000.

Aria menjelaskan, berdasarkan pengalamannya menjadi tim sukses hal seperti itu biasa terjadi setiap kampanye. "Jadi kalau (penyumbang) enggak jelas itu, dananya masuk rekening tapi enggak bisa dicairkan. Nanti dananya dikembalikan ke kas negara".

Teknisnya, ujar Aria, kelak akan ada laporan akhir dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan masing-masing tim kampanye melaporkan total sumbangan yang diterima, berikut rincian penyumbangnya. "Jadi, kami lapor saja bahwa ada sumbangan sekian. Bisa enggaknya dicairkan bukan ranah kami, tapi ranahnya KPU, bawaslu dan perbankan." kata Aria.

Sebelumnya, Wakil Bendara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Rerie Lestari Moerdijat mengatakan tim-nya akan melakukan penyaringan ketat ihwal sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon nomor urut 01. Ia berjanji akan mengembalikan sumbangan dari sumber yang tidak jelas.

"Kalau tidak jelas identitas penyumbangnya, kami kembalikan ke kas negara. Pengalaman 2014 lalu ada total Rp 6 miliar dana yang dikembalikan ke kas negara," ujar Rerie di Posko Cemara, Jakarta pada Selasa malam, 16 Oktober 2018.

Rerie mengatakan, tidak ada ikatan apapun atau timbal-balik dengan para donatur. Untuk menjamin transparansi, timnya membuat sebuah platform yang nantinya memiliki sistem otomatis menyaring dan menyortir dana sumbangan.

"Tim bendahara sudah menyiapkan pelapisan dan software-nya yang segera luncurkan. Kami juga menjamin dana yang masuk bukan dari orang atau perusahaan bermasalah," ujar Rerie. Sampai berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pasangan Prabowo - Sandiaga Uno ihwal dugaan sumbangan fiktif temuan JPPR tersebut.

DEWI NURITA