KPU Ciptakan Kode Rahasia untuk Keamanan Surat Suara Pemilu 2019

Reporter

Taufiq Siddiq

Minggu, 20 Januari 2019 17:43 WIB

Petugas melakukan pengecekan Surat Suara Pemilu 2019 saat proses percetakan di Gedung PT Gramedia, Jakarta, 20 Januari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Komioner Komisi Pemilih Umum atau KPU, Ilham Saputra mengatakan standar kelayakan surat Pemilu 2019 telah ditetapkan. "Standard kelayakan tersebut agar surat suara tidak bisa dijiplak," ujar Ilham saat ditemui di Jakarta Selatan, Ahad 20 Januari 2019.

Ilham mengatakan untuk standar pengaman, KPU bersama Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta telah menciptakan security printing khusus untuk surat suara Pemilu 2019. Hal ini yang membuat surat suara Pemilu tidak bisa dicetak di luar pabrik yang telah ditunjuk oleh KPU.

Ilham menyebutkan untuk kelayakan surat suara terdiri dari warna, foto peserta Pemilu dan kebersihan. Menurut dia tidak boleh ada noda atau bercak di kertas surat suara.

Dikerkrur Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Purnomo Antono mengatakan security printing pada kertas surat suara tersebut berupa kode yang diciptakan untuk surat suara Pemilu 2019. "Security tersebut berupa kode rahasia, dan khusus kami ciptakan untuk surat suara Pemilu tahun ini, '' kata dia.

Menurut Purnomo saat ini kode tersebut hanya dimiliki oleh pabrik yang telah ditunjuk KPU untuk mencetak surat suara. Menurut dia, surat suara yang tidak teridentifikasi security printing tersebut tidak bisa ke luar dari pabrik.

Advertising
Advertising

KPU resmi memulai mencetak surat suara Pemilu 2019 hari ini di 35 lokasi di beberapa provinsi. Surat suara akan dicetak berjumlah 939.879.651 lembar. Surat suara dicetak dalam lima model, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi dan surat suara DPRD kabupaten/kota.

Ilham menyebutkan selain KPU dan Bawaslu, pengamanan juga akan melibatkan kepolisian. Pengamanan dilakukan 24 jam dalam sehari, dan lokasi percetakan diseterilkan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

TAUFIQ SIDDIQ

Berita terkait

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

2 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

10 jam lalu

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

KPU klaim siap menghadapi persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan dimulai besok, Senin, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

21 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

22 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

2 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya