ICW Rilis Daftar 40 Caleg Eks Napi Korupsi

Reporter

M Rosseno Aji

Senin, 7 Januari 2019 10:16 WIB

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Dok.TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 40 nama calon anggota legislatif bekas narapidana korupsi yang mengikuti Pemilihan Umum 2019. ICW merilis nama-nama caleg eks napi korupsi tersebut melalui akun Twitter-nya @antikorupsi, pada Sabtu, 5 Januari 2019.

Baca: ICW Dorong Pembentukan UU Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

"Sebanyak 40 caleg mantan napi korupsi yang sedang berlaga mendapatkan bangku wakil rakyat. Catat ya tweeps! #koruptorkoknyaleg," seperti dikutip dari keterangan dalam cuitan ICW.

Dalam daftar nama yang telah dikonfirmasi ke Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, 40 caleg mantan napi korupsi itu berasal dari 11 partai. Mereka mengikuti pencalonan untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota maupun DPD. Berikut adalah daftarnya.

Partai Golkar
Hamid Usman, DPRD Maluku Utara
Desy Yusandi, DPRD Banten
Agus Mulyadi R, DPRD Banten
Heri Baelanu, DPRD Pandeglang
Dede Widarso, DPRD Pandeglang
Saiful T Lami, DPRD Tojo Una-Una
Edy Muklison, DPRD Blitar

Partai Gerindra
Mohamad Taufik, DPRD DKI
Herry Jones Kere, DPRD Sulawesi Utara
Husen Kausaha, DPRD Maluku Utara
Al Hajar Syahyan, DPRD Tanggamus
Ferizal, DPRD Belitung Timur
Mirhammuddin, DPRD Belitung Timur

Advertising
Advertising

Partai Hanura
Midasir, DPRD Jawa Tengah
Welhelmus Tahalele, DPRD Maluku Utara
Akhmad Ibrahim, DPRD Maluku Utara
Warsit, DPRD Blora
Moh Nur Hasan, DPRD Rembang

Partai Amanat Nasional (PAN)
Abdul Fattah, DPRD Jambi
Masri, DPRD Belitung Timur
Muhammad Afrizal, DPRD Lingga
Bahri Syamsu Arief, DPRD Cilegon

Partai Demokrat
Jones Khan, DPRD Pagar Alam
Jhony Husban, DPRD Cilegon
Syamsudin, DPRD Lombok Tengah
Darmawaty Dareho, DPRD Manado

Partai Berkarya
Meike Nangka, DPRD Sulawesi Utara
Arief Armaiyn, DPRD Maluku Utara
Yohanes Marianus Koa, DPRD Ende

Partai Perindo
Samuel Buntuang, DPRD Gorontalo
Zukfikri, DPRD Pagar Alam

Partai Bulan Bintang (PBB)
Nasrullah Hamka, DPRD Jambi

Partai Garuda
Yulius Dakhi, DPRD Nias Selatan
Ariston Moho, DPRD Nias Selatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Maksum DG Mannassa, DPRD Mamuju

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Matius Tungka, DPRD Poso
Joni Cornelius Tondok, DPRD Toraja Utara

Caleg DPD eks koruptor:
Syahrul Kui Damapoli, DPD Sulawesi Utara
Abdullah Puteh, DPD Aceh
Abdillah, DPD Sumatera Utara

Berita terkait

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

1 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

9 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

12 hari lalu

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

14 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

19 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

22 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

23 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

27 hari lalu

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.

Baca Selengkapnya

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

28 hari lalu

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.

Baca Selengkapnya