TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan informasi 7 kontainer berisi surat suara tercoblos adalah kabar hoax. Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengatakan lembaganya baru mencetak surat suara pada pertengahan Januari 2019.

Baca: Hoax 7 Kontainer Surat Suara, KPU Minta Polisi Cek Akun Penyebar

"Proses pengadaan surat suara baru berjalan dan belum dicetak," ujar Hasyim di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 3 Januari 2018.

Hasyim menegaskan KPU sama sekali belum mencetak surat suara. Dia mengatakan proses pengadaan surat suara baru akan memasuki tahapan validasi. Tahapan validasi ini akan dilakukan bersama dengan pasangan calon capres-cawapres beserta semua partai politik peserta pemilu.

"Nah, kalau sudah ada kabar barang cetakan berarti ini kan mengesankan diam-diam siapa tahu KPU sudah mencetak. Ini dipastikan bahwa KPU belum mencetak," katanya.

Sebelumnya, beredar kabar di media sosial adanya 7 buah kontainer berisi surat suara tercoblos. Kontainer ini dikabarkan tiba dari Cina, dan masing-masing berisikan 10 juta surat suara yang tercoblos pasangan nomor urut 01.

Baca: Polisi Diminta Ungkap Motif Hoax 7 Kontainer Surat Suara

Kabar surat suara yang telah dicoblos ini juga disebarkan oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief pada Rabu, 2 Januari 2019 pukul 20.05 WIB. Dalam akun Twitter resminya @AndiArief_ dia menuliskan "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena ini kabar sudah beredar." Namun, tak lama kemudian, cuitan tersebut dihapus.

Komisioner KPU Viryan Azis meminta kepolisian menelusuri semua akun penyebar informasi terkait kabar hoax 7 kontainer berisi surat suara tercoblos. Hal ini, kata dia, untuk menemukan siapa penyebar hoax kabar ini pertama kali.

Menurut Viryan, KPU meminta polisi menelusuri setiap akun penyebar isu itu terusan di Facebook dan Twitter. Sebab, kata dia, informasi hoax itu banyak beredar pertama kali di dua aplikasi media sosial ini. "Kami minta semua pihak yang menyebarkan berita tidak benar ini untuk ditindaklanjuti," katanya.