Pengamat Minta KPU Periksa Latar Belakang Moderator Debat Capres

Senin, 31 Desember 2018 10:40 WIB

Moderator Ira Koesno berbincang kepada hadirin saat jeda debat publik putaran kedua pilkada DKI di hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca (magang)

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih selektif dalam memilih moderator dan panelis untuk debat capres 2019. Menurut dia, moderator dan panelis menjadi faktor penting dalam debat.

Simak: SBY Turun Gunung Bantu Prabowo - Sandiaga Hadapi Debat Capres

"Ini penting agar KPU cukup hati-hati dan confidence untuk memilih mereka yang cukup independen, selain kapasitas dan kompetensi masing-masing," kata Kaka di kawasan Menteng, Jakarta, Ahad, 30 Desember 2018.

Kaka mengatakan KPU perlu melihat rekam jejak moderator dan panelis. Hal ini dinilai penting sebab ada moderator dan panelis yang diragukan independensinya. "KPU harus melihat rekam jejak, kompetensi, independensi, kapabilitas, dan kesesuaian dengan program," katanya.

Pada Jumat pekan lalu, KPU telah menetapkan dua moderator untuk debat pertama, yakni Ira Koesno dan Imam Priyo. Munculnya nama Ira Koesno ini menuai kontroversi. Sebab, Ira yang pernah menjadi moderator dalam debat Pilkada DKI 2017 sempat dikritik karena dinilai memberi kesan negatif ke salah satu pasangan calon.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengatakan rekam jejak kurang baik dari Ira Kusno pernah terjadi pada debat Pilkada DKI. Dia menilai Ira pernah berlaku tak adil dalam debat tahun 2017 tersebut.

"Dia melakukan apa yang bukan tugasnya sebagai moderator. Dia seperti ditugaskan untuk memberi kesan negatif pada salah satu paslon," kata Andi.

Kaka menilai KPU seharusnya membentuk tim seleksi untuk calon moderator dan panelis. Hal ini, kata dia, penting untuk melihat rekam jejak calon-calon moderator dan panelis untuk debat. "Tim ini bisa memberikan masukan ke KPU tentang rekam jejak, kapasitas, kapabilitas. KPU tak perlu bekerja sendiri," ucapnya.

Baca juga: Tim Jokowi Vs Prabowo Sibuk Atur Strategi Menjelang Debat Pilpres

Meski demikian, kata Kaka, langkah KPU dengan menerima usulan masing-masing tim sukses sudah cukup baik. Namun, menurut dia KPU tetap harus membentuk tim seleksi agar kriteria-kriteria moderator dan panelis debat capres tak mendapat kritik dari publik. "Melihat tendensi kritik dari publik yang cukup tinggi tak ada salahnya KPU mulai sekarang buat tim yang cukup kuat," kata dia.

Berita terkait

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

11 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

11 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Sebut Kehadiran Mayor Teddy di Debat Pilpres Tak Langgar UU Pemilu

13 hari lalu

MK Sebut Kehadiran Mayor Teddy di Debat Pilpres Tak Langgar UU Pemilu

MK membantah dalil paslon 01 Anies-Muhaimin soal ketidaknetralan TNI yang tercermin dalam kehadiran Mayor Teddy dalam debat capres.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

13 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

14 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Minta Rancangan APBN Dibahas dengan Prabowo, Sri Mulyani Sebut Makan Siang Gratis Bisa Jalan Tahun Depan

29 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Minta Rancangan APBN Dibahas dengan Prabowo, Sri Mulyani Sebut Makan Siang Gratis Bisa Jalan Tahun Depan

Terpopuler: Jokowi meminta rancangan APBN 2025 dibahas dengan pemerintah Prabowo, Sri Mulyani sebut program makan siang gratis bisa jalan tahun depan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

42 hari lalu

Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100 untuk kerja Kemenhan di bawah Prabowo saat debat capres lalu. Sampai sekarang masih diungkit Prabowo.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

47 hari lalu

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.

Baca Selengkapnya

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

20 Februari 2024

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

Yusril Ihza Mahendra pada Pilpres 2019 bela Jokowi, dan pada Pilpres 2024 menjadi tim hukum Prabowo. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa Pilpres terjadi juga pada Pilpres 2019, seperti apa?

Baca Selengkapnya