KPU Minta Laporan Kemendagri Soal 3 Juta KTP Ganda

Reporter

Syafiul Hadi

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 27 Desember 2018 21:00 WIB

Ilustrasi e-Pemilu, para pemilih membawa e-KTP untuk memilih calon pemimpinnya. Kredit: Humas BPPT

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Sahputra meminta Kementerian Dalam Negeri menyurati lembaganya soal adanya data 3 juta KTP ganda. Sebab, kata dia, sampai saat ini KPU belum mengetahui jika ada temuan data KTP ganda tersebut.

Baca juga: Jutaan Keping E-KTP Dibakar di Gudang Kemendagri

"Kalaupun memang ada ganda lagi tentu saja kita harus mencermati lagi," ujar Ilham di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kemarin mengungkapkan sejumlah hambatan dalam perkembangan perekaman e-KTP di Indonesia yang telah mencapai 97 persen. Hal itu disampaikan Tjahjo dalam acara refleksi dan catatan akhir tahun Kemendagri. "Karena masih ada 3 jutaan yang KTP ganda," katanya.

Tjahjo mengatakan adanya KTP ganda menyulitkan pemerintah, terutama saat melakukan pendataan pemilih dalam pemilu. Semestinya, kata Tjahjo, pemilik KTP ganda secara sadar melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. "Saya mohon yang 3 juta KTP ganda ya lapor. Jangan salahkan KPU, jangan salahkan kami kalau hak pilih enggak terdaftar di TPS," kata dia.

Advertising
Advertising

Ilham mempertanyakan adanya data 3 juta KTP ganda yang disebut Tjahjo Kumolo itu. Dia mengatakan data KTP ganda itu bisa saja data yang sudah dicermati oleh KPU bersama Kemendagri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), partai politik, maupun tim sukses capres-cawapres pada penetapan Daftar Pemilih Tetap beberapa waktu lalu.

"Kalau saja ada, pada sidang di DPT Hasil Perbaikan tak ada yang kemudian menyoal terkait yang ganda ini lagi," katanya.

Baca juga: Beredar Isu KTP Ganda, Pemerintah: Fotonya Dipalsukan

Ilham menuturkan, jika data KTP ganda dari Kemendagri ini benar, KPU dapat mengambil langkah dengan melakukan pencoretan di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, dia tetap optimis data itu merupakan bagian yang sudah dicermati oleh KPU bersama lembaga lainnya. "DPT itu masih bisa kita berikan kemungkinan untuk mencoret, bagi memang jika ditemukan data-data ganda itu," tuturnya.

KPU telah menetapkan DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 pemilih yang terdiri dari 190 juta pemilih dalam negeri dan 2 juta pemilih luar negeri. Jumlah itu merupakan hasil rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Tahap 2.

Berita terkait

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

10 jam lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

12 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

15 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

23 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

23 jam lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

1 hari lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

1 hari lalu

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

KPU klaim siap menghadapi persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan dimulai besok, Senin, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya