Polemik Kotak Suara Kardus, JK: Sudah Disetujui DPR dan KPU

Selasa, 18 Desember 2018 17:52 WIB

Ketua KPU Arief Budiman menduduki kotak suara pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018. Ia mengklaim bahwa kotak suara dari kardus itu mampu menahan beban hingga 80 kg. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan tidak ada yang salah dengan penggunaan kotak suara berbahan dasar kertas karton untuk pemilihan umum 2019. Menurut dia, ketakutan sejumlah pihak jika kotak suara kardus ini bisa dirusak tidak tepat.

"(Berbahan) Seng pun kalau mau dirusak, ya (bisa) dirusak," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa, 18 Desember 2018.

Baca: Pengamat: Polemik Kotak Suara Kardus Pengalihan Isu La Nyalla

Penggunaan kotak suara berbahan dasar kertas karton menjadi sorotan masyarakat. Di media sosial, banyak warga yang khawatir dengan kualitas kotak tersebut.

JK tidak memungkiri bahwa penggunaan karton lantaran untuk menghemat anggaran. Sebab, harga kotak alumunium saat ini lebih mahal ketimbang dan banyak kotak suara yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah rusak dan harus diganti.

Advertising
Advertising

Menurut JK, penggunaan kotak suara berbahan karton seharusnya tidak menjadi masalah karena telah disetujui oleh seluruh partai di Dewan Perwakilan Rakyat dan KPU.

Baca: KPU Diminta Beri Penjelasan Utuh soal Kotak Suara Kardus

JK menuturkan dalam pemilu 2019 tidak semua kotak suara berbahan dasar karton. Kotak ini hanya sebagai tambahan dan pengganti kotak yang rusak. "Artinya karena penduduk bertambah, TPS (tempat pemungutan suara) bertambah, berarti kotak suara bertambah. Ada yang rusak bertambah. Hanya penambah itu dari kardus," ujarnya.

Ia menuturkan Ketua KPU Arief Budiman juga telah memberi jaminan jika kotak suara ini kuat dan tidak mudah rusak. "Salah satu diuji diperlihatkan ketua KPU bahwa itu (kuat) dinaiki. Karena itu dijaga agar tidak kehujanan. Itu aja," ujarnya.

Ketua KPU Arief Budiman pun telah menampik bahwa kotak suara dari karton itu rentan rusak. Arief mengatakan banyak negara menggunakan jenis kotak suara tersebut. "Saya pernah datangi negara-negara penyelenggara pemilu di hampir semua benua, di Afrika, Eropa, Asia," kata dia di Hotel Menara Peninsula, akhir pekan lalu.

Baca: Fraksi PPP: Semua Partai di DPR Setuju Kotak Suara Kardus

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya