KPU Diminta Beri Penjelasan Utuh soal Kotak Suara Kardus

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua anggota komisioner KPU Pusat, Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) dan Viryan (kedua kiri), melihat proses pembuatan bilik dan kota suara di tempat pembuatannya di kawasan Pergudangan Dadap, Kosambi, Tangerang, Banten, Minggu, 30 September 2018. Sebanyak 811.272 bilik suara dan 540.940 kotak suara untuk pemilu legislatif dan presiden 2019, yang berbahan kardus, diproduksi di Tangerang dan ditargetkan selesai pada 30 November 2018. ANTARA

    Dua anggota komisioner KPU Pusat, Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) dan Viryan (kedua kiri), melihat proses pembuatan bilik dan kota suara di tempat pembuatannya di kawasan Pergudangan Dadap, Kosambi, Tangerang, Banten, Minggu, 30 September 2018. Sebanyak 811.272 bilik suara dan 540.940 kotak suara untuk pemilu legislatif dan presiden 2019, yang berbahan kardus, diproduksi di Tangerang dan ditargetkan selesai pada 30 November 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjelaskan secara utuh dan menyeluruh mengenai isu kotak suara terbuat dari kardus. Hal ini, kata dia, untuk mengatasi spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat.

    Baca: Kata KPU Soal Penggunaan Kotak Suara dari Karton

    "KPU semestinya mengambil langkah menjelaskan secara utuh, komperehensif, terukur, akuntabel, dan sistematis kepada publik," ujar Titi di D Hotel, Jakarta, Ahad, 16 Desember 2018.

    Sebelumnya, penggunaan kotak suara dari kardus atau berbahan karton kedap air ini banyak diprotes masyarakat. Menurut publik, kotak suara berbahan kardus ini dinilai lebih rawan rusak.

    Titi mengatakan penjelasan KPU nantinya diharapkan dapat menepis isu spekulatif soal kotak suara dari kardus. Sebab, kata dia, saat ini memang banyak informasi yang dapat menyesatkan publik. "Penjelasan KPU nanti juga membuat publik tak dibawa ke spekulasi dan juga informasi yang sifatnya menyesatkan," katanya.

    Menurut Titi, informasi yang spekulatif dan manipulatif dapat mengganggu publik. Selain itu, hal ini dapat menggangu proses pemilu nantinya. "Bisa menggangu kredibilitas dan kepercayaan publik, dan pada akhirnya akan menjadi upaya delegitimasi terhadap proses pemilu," ucapnya.

    Baca: KPU Masukkan Pemilih yang Tidak Masuk DPT ke DPK

    Meski demikian, Titi menilai kekhawatiran masyarakat soal kotak suara kardus merupakan hal yang wajar. Menurut dia, masyarakat menilai kotak suara kardus rentan rusak. Masyarakat, kata dia, hanya menginginkan suara yang mereka berikan itu aman dan terjaga. "Warga negara memiliki suara hanya satu. Satu orang, satu suara, satu nilai, tentu mereka ingin suara yang berikan itu disimpan dengan aman," tuturnya.

    Adapun Ketua KPU Arief Budiman menampik kritik mengenai kotak suara berbahan karton kedap air ini. Arief mengatakan banyak negara menggunakan jenis kotak suara tersebut. "Saya pernah datangi negara-negara penyelenggara pemilu di hampir semua benua, di Afrika, Eropa, Asia," kata dia di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Sabtu kemarin.

    Arief menjelaskan kotak suara jenis ini juga sudah dipakai dalam empat kali pemilihan umum. Dia mengatakan bahan dasar kotak tersebut kedap air.

    Meski demikian, dia meminta masyarakat dapat memahami makna kedap air. Menurut dia, kotak tersebut dapat bertahan dari percikan air atau terkena air dalam batas yang wajar. "Kalau dimasukan dalam ember, ya, jelas basah semua," kata dia.

    SYAFIUL HADI | ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.