KPU Sebut Jumlah Pemilih Sementara Bertambah 4 Juta Lebih

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 16 November 2018 00:17 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kiri) bersama Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito (ketiga kanan) serta Dirut PT Intan Ustrix Windra Setiono (kiri) memeriksa sampel kotak dan bilik suara saat meninjau produksi perdana kedua perlengkapan Pemilu 2019 tersebut di Gresik, Jawa Timur, Minggu, 30 September 2018. Jumlah kotak suara yang diproduksi secara keseluruhan sedikitnya mencapai 4 juta, sedangkan bilik suara 2 juta. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengungkapkan ada tambahah jumlah pemilih untuk Pemilu 2019 dari 28 provinsi yang sudah menyerahkan rekapitulasi perbaikan data pemilih.

Baca juga: KPU Sosialisasi Pemilu 2019 ke Panitia Pemilihan Luar Negeri

"Dari 28 provinsi yang sudah menyerahkan DPT hasil perbaikan kedua, ada penambahan jumlah pemilih dan TPS," ujar ketua KPU Arief Budiman dalam Rapat Pleno KPU di Jakarta Pusat, Kamis 15 November 2018.

Arief mengatakan penambahan data pemilih tersebut berjumlah 4.499.868 pemilih dan TPS sebanyak 2.844 dari 28 provinsi yang tersebar pada 418 kabupaten kota, 5.709 kecamatan, dan 68.289 kelurahan.

Arief mengatakan jika digabung dengan daftar pemilih di enam provinsi yang masih belum menyelesaikan rekapitulasinya, maka data sementara DPT hasil perbaikan berjumlah 189.144.900 pemilih. Adapun enam provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi DPT perbaikan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Advertising
Advertising

Arief mengusulkan memberikan waktu tambahan bagi KPU untuk memperpanjang waktu rekapitulasi bagi 6 daerah yang masih belum selesai tersebut.

Baca juga: LSI Denny JA: Kabar Caleg di Pemilu 2019 Kalah Dibanding Capres

Arief Budiman menyebut kendala yang dihadapi provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi tahap kedua itu karena kondisi geografis dan jumlah penduduk yang banyak.

Berita terkait

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

10 jam lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

13 jam lalu

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

14 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

19 jam lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

19 jam lalu

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

20 jam lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

1 hari lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

1 hari lalu

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya