Lingkar Madani: Tren Pemilu Bergeser ke Citra Partai Bukan Caleg

Reporter

Fikri Arigi

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 27 Oktober 2018 15:18 WIB

Pengamat Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pakar Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan, dan Peneliti LSI Taufik Febri dalam sebuah acara diskusi bertajuk di Menemukan Tokoh Muda dan Islami di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, 27 Januari 2018. Dewi Nurita/Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan tren Pemilihan Umum atau Pemilu sudah cenderung bergeser pada citra partai bukan lagi pada figur calon legislatif.

Baca juga: Kurangi Golput Pemilu, Aktivis Deklarasi Perkumpulan Swing Voters

Adanya peraturan Pemilu yang mengatur bahwa memilih logo partai tanpa mencoblos calon legislatif, dihitung suara untuk dua nomor teratas partai, menurut Ray memperumit sistem pemilihan. Ia mengatakan preferensi pemilih bukan lagi terhadap figur tapi partai, maka caleg yang masuk ke daftar top list pun akan diuntungkan.

"Makin ke sini berkurang preferensi pemilih terhadap orang. Bukan karena apa, tetapi karena tingkat kerumitan dalam pemilu yang sifatnya serentak ini," ujar Ray di sela acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Oktober 2018.

Calon Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Lena Mariana Mukti mendukung pernyataan tersebut. Menurut Lena hal ini sudah dibuktikan oleh Data Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fisip Universitas Indonesia, yang mengkaji hasil pemilu 2009 dan 2014.

Advertising
Advertising

Hasil kajian ini, kata Lena, menunjukkan keterpilihan caleg nomer urut satu ada pada angka di atas 60%. "Di bawah itu bila terpilih, sudah tergolong luar biasa," ujar Lena, yang kini berkampanye untuk Dapil Jakarta II dengan nomer urut 1 ini.

Baca juga: Fahri Hamzah: Dana Saksi Pemilu Kepentingan Negara

Hal ini terjadi, menurut Ray, selain karena preferensi kepada partai politik yang naik, dipengaruhi pula oleh keterbatasan waktu saat memilih di TPS. Dengan berbagai tekanan, 10 menit, kata Ray, adalah waktu paling lama seseorang di bilik TPS. Sehingga mereka tak punya cukup waktu untuk mengamati satu persatu caleg yang ada.

Ia menyarankan Komisi Pemilihan Umum untuk memperlonggar lagi waktu Pemilu, dengan cara mengurangi kuota pemilih per TPS, atau menambah lagi jumlah TPS. Selain itu ia mengusulkan agar kertas suara yang lengkap dapat terlebih dahulu disosialisasikan agar pemilih dapat terbantu. "Secara teknis perlu dipikirkan lagi ke depan," kata dia.

Berita terkait

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

2 jam lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 jam lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

3 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

3 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

3 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

4 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

5 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

8 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

10 hari lalu

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.

Baca Selengkapnya