TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung atau MA mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Baca juga: PSI Geram MA Cabut Larangan Bekas Koruptor Boleh Jadi Caleg

Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan MA sudah memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator, bertentangan dengan undang-undang.

"Sudah diputuskan kemarin, 13 September 2018. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi napi itu boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK," ujarnya kepada wartawan pada Jumat, 14 September 2018.

Sebelum putusan Mahkamah Agung pada Kamis lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah meloloskan 38 calon legislator bekas napi korupsi untuk berlaga dalam Pemilihan Umum 2019. Partai Gerindra tercatat paling banyak mengusung calon legislator mantan narapidana korupsi dengan enam calon, disusul Hanura dengan lima nama calon.

Baca juga: Korupsi di Legislatif, ICW: Belum Ada Reformasi Partai Politik

Berikut ini daftar nama caleg eks napi korupsi dengan partai sekaligus dapilnya:

Partai Gerindra: 6 orang
1. Alhazar Sahyan, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Tanggamus IV, Lampung
2. M. Taufik, DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta III
3. Ferizal, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Belitung Timur I, Bangka Belitung
4. Mirhammuddin, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Belitung Timur II, Bangka Belitung
5. Husen Kausaha, DPRD Provinsi, Dapil Maluku Utara IV
6. Herry Kere, DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara I

PDIP: 1 orang
1. Idrus Tadji, DPRD Provinsi, Dapil Poso IV

Partai Golkar: 4 orang
1. Hamid Usman, DPRD Provinsi, Dapil Maluku Utara III
2. Heri Baelamu, DPRD Kab/kota. Dapil Pandeglang I, Banten
3. Dede Widarso, DPRD Kab/kota. Dapil Pandeglang V, Banten
4. Saiful Talib Lami, DPRD Kab/kota. Dapil Tojo Una-una I, Sulawesi Tengah

NasDem: 2 orang
1. Edi Ansori, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Rejang Lebong III, Bengkulu
2. Abu Bakar, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Rejang Lebong IV, Bengkulu

Partai Garuda: 2 orang
1. Julius Dakhi, DPRD Kab/kota. Dapil Kab.Nias Selatan I, Sumatera Utara.
2. Ariston Moho I, DPRD Kab/kota.
Kab.Nias Selatan, Sumatera Utara.

Partai Berkarya: 4 orang
1. Arif Armain, DPRD Provinsi, Dapil Maluku Utara IV
2. Yohanes Marinus Kota, DPRD Kab/kota. Dapil Ende I, NTT
3. Andi Mutammar Mattotorang, DPRD Kab/kota. Dapil Bulukumba III, Sulawesi Selatan
4. Mieke Nangka, DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sulawesi Utara II

PKS: 1 orang
1. Maksum DG Mannassa, DPRD Kab/kota. Dapil Mamuju II, Sulawesi Barat

Perindo: 2 orang
1. Smuel Buntuang, DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Gorontalo VI
2. Zukfikri, DPRD Kab/kota. Dapil Pagar Alam II

PAN : 4 orang
1. Abdullah Patah, DPRD Provinsi Dapil Provinsi Jambi II
2. Masri, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Belitung Timur I
3. Bahri Syamsu Arief, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Cilegon II, Banten
4. M. Afrizal, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Lingga III, Kepulauan Riau

Partai Hanura : 5 orang
1. Midasir, DPRD Provinsi. Jawa Tengah IV
2. HM Warsit, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Blora III, Jawa Tengah
3. M. Nur Hasan, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Rembang IV, Jawa Tengah
4. Akhmad Ibrahim, DPRD Provinsi, Dapil Maluku Utara III
5. Welhelmus Tahalele, DPRD Provinsi, Dapil Maluku Utara III

Demokrat: 4 orang
1. Jhoni Husban, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Cilegon I, Banten
2. Jones Khan, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Pagar Alam I, Sumatera Selatan
3. Syamsudin, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Lombok Tengah V, NTB
4. Darmawaty Dareho, DPRD Kab/kota. Dapil Kab. Manado IV

PBB : 1 orang
1. Nasrullah Hamka, DPRD Provinsi. Dapil Provinsi Jambi I

PKPI: 2 orang
1. Joni Kornelius Tondok DPRD Kab/Kota Dapil Kab.Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
2. Matius Tungka, DPRD Kab/Kota Dapil Poso III, Sulawesi Tengah