Senin, 24 September 2018

PSI Geram MA Cabut Larangan Bekas Koruptor Boleh Jadi Caleg

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menunjukkan sejumlah indikator penilaian seleksi bakal calon legislatif dari PSI, di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 5 November 2017. TEMPO/Putri.

    Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menunjukkan sejumlah indikator penilaian seleksi bakal calon legislatif dari PSI, di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 5 November 2017. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku geram karena Mahkamah Agung (MA) memutuskan bekas napi korupsi dapat mencalonkan diri menjadi calon legislatif atau caleg. Menurut dia keputusan MA itu tidak adil untuk rakyat.

    "Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, geram dan jengkel." Raja menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 September 2018. "Bagaimana 'rumah keadilan' memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat?"

    Baca:
    Kabulkan Gugatan PKPU, MA: Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg
    Caleg Eks Koruptor Lolos, Bawaslu Dinilai ...

    Namun, ia menyatakan, karena sudah terlanjur menjadi keputusan yang harus dilaksanakan, dia meminta masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilih caleg yang antikorupsi. "Rakyat harus cerdas memilih."

    Kamis lalu, 13 September 2018, MA mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang bekas napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Juru bicara MA Suhadi mengatakan MA sudah memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator, bertentangan dengan undang-undang.

    Baca: Jokowi Beri Pengarahan kepada Caleg Partai ...

    "Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi napi boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK," ujar Suhadi kepada media, Jumat, 14 September 2018.

    Larangan bekas napi korupsi menjadi caleg menuai polemik saat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator. KPU mencoret bakal calon legislator yang diajukan partai politik jika terbukti pernah terlibat kasus-kasus itu.

    Simak: Jokowi Minta Caleg dan Akar Rumput ...

    Peraturan itu kemudian digugat ke MA. Suhadi menjelaskan pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon itu karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

    Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, “Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kampanye Imunisasi MR Fase 2 Luar Jawa Masih di Bawah Target

    Pelaksanaan kampanye imunisasi MR fase 2 menargetkan hampir 32 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di 28 provinsi di luar Pulau Jawa. Hingga 10 Sep