PSI Geram MA Cabut Larangan Bekas Koruptor Boleh Jadi Caleg

Reporter

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menunjukkan sejumlah indikator penilaian seleksi bakal calon legislatif dari PSI, di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 5 November 2017. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku geram karena Mahkamah Agung (MA) memutuskan bekas napi korupsi dapat mencalonkan diri menjadi calon legislatif atau caleg. Menurut dia keputusan MA itu tidak adil untuk rakyat.

"Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, geram dan jengkel." Raja menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 September 2018. "Bagaimana 'rumah keadilan' memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat?"

Baca:
Kabulkan Gugatan PKPU, MA: Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg
Caleg Eks Koruptor Lolos, Bawaslu Dinilai ...

Namun, ia menyatakan, karena sudah terlanjur menjadi keputusan yang harus dilaksanakan, dia meminta masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilih caleg yang antikorupsi. "Rakyat harus cerdas memilih."

Kamis lalu, 13 September 2018, MA mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang bekas napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Juru bicara MA Suhadi mengatakan MA sudah memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator, bertentangan dengan undang-undang.

Baca: Jokowi Beri Pengarahan kepada Caleg Partai ...

"Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi napi boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK," ujar Suhadi kepada media, Jumat, 14 September 2018.

Larangan bekas napi korupsi menjadi caleg menuai polemik saat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator. KPU mencoret bakal calon legislator yang diajukan partai politik jika terbukti pernah terlibat kasus-kasus itu.

Simak: Jokowi Minta Caleg dan Akar Rumput ...

Peraturan itu kemudian digugat ke MA. Suhadi menjelaskan pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon itu karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, “Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.






Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

1 jam lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.


Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

1 hari lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

2 hari lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.


Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

2 hari lalu

Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan permohonan chapter 15 itu tindak lanjut atas penundaan kewajiban pembayaran utang


PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

3 hari lalu

PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

PSI berharap TIM setelah direvitalisasi bisa dinikmati oleh semua kalangan Seniman. Tetap ada kurasi.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

3 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

3 hari lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

4 hari lalu

Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Bagaimana proses pengangkatan hakim agung?


Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

4 hari lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

4 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.