Bacaleg Muka Lama, Formappi Minta Masa Jabatan DPR Dibatasi

Jumat, 14 September 2018 20:34 WIB

Ilustrasi DPR. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta-Kajian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan sebanyak 529 atau 94 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 kembali mengikuti pemilihan anggota legislatif di 2019. Hanya 31 anggota DPR yang tidak maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) di tahun depan.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan DPR selama ini selalu dianakemaskan terkait dengan periodesasi jabatan yang tidak dibatasi. Pembatasan periode jabatan, kata dia, perlu dilakukan dalam setiap jabatan publik apa pun. "Semangat demokrasi saya kira seperti itu untuk memastikan regenerasi itu berjalan," kata Lucius di Jakarta, Jumat 14 September 2018.

Baca: Curhat Caleg Demokrat ke Ruhut Sitompul: Kalau Prabowo Kami Kalah

Ia juga menuturkan pembatasan periode jabatan anggota DPR pernah dibahas namun tidak dilakukan secara serius. Menurut Lucius ketidakseriusan ini disebabkan karena mereka yang terlibat dalam pembahasan UU Pemilu tak ingin kekuasaannya terhambat dengan adanya pembatasan periode jabatan.

Dengan banyaknya anggota DPR inkumben yang kembali maju sebagai bacaleg, kata dia, Lucius mengimbau pemilih untuk lebih jeli dalam menggunakan hak pilihnya. "Jika para inkumben ini seluruhnya terpilih kembali, maka kinerja DPR periode 2019-2024 diperkirakan tidak akan banyak berubah dari DPR saat ini," tuturnya.

Simak: Kata PSI soal Caleg Putuskan Pacar karena Beda Partai

Selain itu, Formappi menemukan dari 529 anggota DPR yang kembali nyaleg, 349 di antaranya atau sekitar 65,97 persen menempati nomor urut 1. Dengan nomor urut yang demikian, kata Lucius, peluang inkumben terpilih kembali menjadi lebih besar.

Lucius juga mengkritisi mayoritas anggota DPR yang kembali mencalonkan diri sebagai bacaleg. "Hal ini menandakan tidak berjalannya regenerasi di internal partai yang bersangkutan," ucapnya.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya