DPR Usul CCTV di TPS untuk Cegah Kecurangan, KPU: Terlalu Mahal

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 30 Agustus 2018 14:24 WIB

Warga berkostum superhero mengikuti pencoblosan pilkada di TPS 1 Larangan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. Antusiasme warga untuk mencoblos di TPS tersebut ditunjukkan dengan berpakaian unik, seperti superhero dan tokoh pewayangan. TEMPO/Bram Selo Agung

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengusulkan pemasangan kamera (Closed-circuit television, CCTV) di tempat pemungutan suara atau TPS untuk mencegah kecurangan saat rekapitulasi suara pada pemilu 2019. "Saya mengusulkan dipasang CCTV agar tidak terjadi kecurangan saat perhitungan suara," ujar Firman dalam rapat dengar pendapat Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersama Komisi II DPR RI, Jakarta pada Kamis, 30 Agustus 2018.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan hal itu tidak memungkinkan karena anggaran untuk pengadaan CCTV akan sangat besar. "Anda bayangkan ada sekitar 803.000 TPS, kalau dikali pengadaan CCTV seharga Rp2-3 juta, besar sekali anggarannya," ujar Ilham dalam rapat itu.

Baca:
KPU: Fenomena #2019GantiPresiden Sama ...
KPU: #2019GantiPresiden Ekspresi Politik ...

Untuk itu, KPU berjanji akan mencarikan jalan alternatif untuk mencegah kecurangan saat rekapitulasi suara dengan cara memaksimalkan pengawas pemilu di TPS, kecamatan sampai kabupaten. Saat ini, RDP masih akan berlangsung dan diperkirakan selesai pada sore hari.

KPU menjadwalkan pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019 akan digelar pada 8 April 2019-17 April 2019. Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara akan digelar pada 18 April 2019 hingga 22 Mei 2019.

Advertising
Advertising

Baca: KPU Umumkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 185 ...

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

5 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

6 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

6 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

7 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

8 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

11 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

11 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya