Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak gentar menghadapi rencana pembentukan panitia khusus Pemilu 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Meski begitu, mereka meminta para politikus yang gencar mendesak terbentuknya pansus tersebut untuk menunjukkan sifat negarawan dalam menyikapi hasil Pemilu 2014.
"Tolonglah, bersikap sebagai negarawan. Terima saja hasil Pemilu 2014 dan berilah kesempatan pada Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mengabdi pada rakyat," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa, 2 September 2014. (Baca: PAN: Pansus Pemilu Bukan untuk Jatuhkan Jokowi)
Menurut Maruarar, upaya yang dilakukan para politikus untuk terus mendelegitimasi kemenangan Jokowi-JK bukan cerminan sikap negarawan. Ia juga membandingkan dengan sikap PDI Perjuangan pada Pemilu 2009 yang menerima putusan Mahkamah Konstitusi, yang sifatnya final dan mengikat. "Lima tahun lalu, kita menerima putusan MK tanpa membuat pansus. Kami menghormati sistem ketatanegaraan yang ada," tuturnya. (Baca: Curhat Jokowi: Dari Sinting, Ihram dan Prabowo)
Sebelumnya, Komisi II DPR menggulirkan rencana pembentukan pansus Pemilu 2014. Realisasi langkah ini tak ditampik oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir, yang berpendapat pansus ini penting untuk mengevaluasi kerja Komisi Pemilihan Umum.
"KPU harus dievaluasi, karena mereka bekerja secara serampangan sehingga pelaksanaan pemilu menjadi kacau," kata Herman, yang juga anggota Komisi II DPR.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
