Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri) bersama para sekretaris jenderal partai anggota koalisi memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014. Koalisi Merah Putih mengakui keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta terkait perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta: Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, mengatakan kubunya akan menempuh jalur politik yakni membentuk panitia khusus (pansus) pemilihan presiden (pilpres) dengan menggalang tanda tangan dari anggota Koalisi Merah Putih yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. "Senin sudah mulai menggalang," ujar dia saat dihubungi, Ahad, 24 Agustus 2014. (Baca juga: Gugatan Pilpres Pasca-Putusan MK Tergolong Makar)
Dia menjelaskan pembentukan pansus pilpres ini bukanlah upaya dari Tim Prabowo-Hatta untuk menggagalkan pelantikan Jokowi-JK. Melainkan untuk memberikan evaluasi agar pemilihan umum mendatang menjadi lebih baik, sekaligus kata dia, agar dapat membongkar kecurangan yang terjadi selama pemilu ini berlangsung. "Masyarakat perlu tahu, Jokowi legitimate atau enggak," kata dia. (Baca: Unimog Milik Massa Prabowo Harganya Rp 1-2 Miliar)
Terkait dengan adanya hadangan dari anggota koalisi Jokowi-JK di Dewan Perwakilan Rakyat, Andre menganggap wajar jika anggota tersebut menghalangi. "Ya wajar dong," kata dia. Namun menurut dia, tim Prabowo-Hatta ingin melihat seluruh kecurangan yang dalam putusan MK itu tidak diungkapkan secara substansi. "Kami ambil opsi politik," kata Andre.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemerintahan DPR Agun Gunanjar Sudarsa belum mau berkomentar ihwal pembentukan pansus ini sebelum putusan MK. Tujuan pansus, yakni menyelidiki dan mengusut adanya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan dan proses pemilihan umum presiden.
