TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menggelar pertemuan dengan tiga petinggi Pasukan Pengamanan Presiden di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam, 22 Agustus 2014. Pertemuan itu membahas tentang mekanisme pengawalan baru. (Baca: Jokowi Dikawal 37 Paspampres, 7 Mobil, dan 3 Motor)

Andi Widjajanto, Wakil Ketua Tim Transisi, mengatakan saat ini status Jokowi sudah ditetapkan sebagai presiden. Oleh sebab itu, pengawalan pun berubah dari pengawal pribadi yang disediakan oleh Polda Metro Jaya menjadi Pasukan Pengawal Presiden. (Baca: Tetap Blusukan, Jokowi Tolak Diatur Protokol)

Jokowi, kata Andi, tak ingin kebiasaannya blusukan dan menghadiri acara berubah setelah menjabat sebagai presiden. Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar pengawalan disesuaikan. "Tetap tidak berlebihan dalam pengawalan," ujar Andi usai pertemuan pada Jumat malam, 22 Agustus 2014. (Baca: Jokowi Jadi Presiden: Nanti Ada E-Blusukan)

Selain pengawalan, Jokowi meminta iring-iringan dikurangi. Misalnya, kata Andi, iring-iringan mobil pengawalan yang bisa sampai belasan rangkaian berkurang menjadi sepuluh atau tujuh mobil. "Nanti Paspampres memberikan kajian ulang," ujar Andi.

Alasan Jokowi berpesan seperti itu karena dia ingin tetap bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pada dasarnya, kata Andi, adanya Paspampres bukan untuk mendikte Jokowi. "Tapi justru membantu Jokowi untuk lebih nyaman," kata Andi.

Rencananya dalam seminggu ini akan diterapkan pengamanan sesuai ketentuan. Setelah itu, Andi menyatakan bakal mengoreksi dan memodifikasi mekanisme protokol pengamanan yang aman untuk Jokowi.

Ketiga petinggi Paspampres berpangkat kolonel itu antara lain Asisten Operasional Kolonel A. Budi Handoyo, Asisten Intelijen Kolonel Edmil dan Komandan Satgas. Komandan Paspampres tidak hadir karena sedang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Papua, sedangkan Wakil Komandan Paspampres berada di luar negeri.

Dalam pertemuan itu, Andi mengatakan turut hadir anggota Dewan Penasehat Tim Transisi Luhut Pandjaitan. "Luhut dulu juga pernah menjadi anggota Paspampres," ujar pengamat militer tersebut.

SINGGIH SOARES


Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo
SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi
Jokowi dan JK Mulai Silang Pendapat Soal Kabinet
Usai Sidang MK, Adik Prabowo Mantu