Pihak termohon yang juga Komisioner KPU Ida Budhiati (kedua kiri), Komisioner KPU Sigit Pamungkas (kiri) bersama penasehat hukum saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 12 Agustus 2014. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ida Budhiati, memastikan pihaknya tak memenuhi panggilan Komisi II DPR hari ini, Senin, 18 Agustus 2014. Sebab, mereka masih sibuk melengkapi alat bukti dalam sidang perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.
"Kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan (Komisi II), minta pertimbangan karena masih harus melakukan validasi alat bukti," ujar Ida seusai sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi, Senin, 18 Agustus 2014. (Baca: Bukti Dobel, Tim Prabowo-Hatta Diminta Perbaiki)
Menurut Ida, Ketua KPU Husni Kamil Manik sudah berkomunikasi dengan Komisi II sejak jauh-jauh hari untuk meminta penundaan rapat dengar pendapat di DPR. Rencananya, rapat dilaksanakan pada hari ini pukul 13.00 di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat dengar pendapat berkaitan dengan evaluasi pemilu presiden. Selain KPU, Bawaslu juga diundang DPR. (Baca: Pendukung Prabowo Padati Halaman MK)
Ida mengatakan hari ini lembaganya akan sepenuhnya berfokus menuntaskan tahapan akhir dalam sidang perselisihan hasil pemilu presiden 2014, yakni melengkapi alat bukti.
Hari ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengesahkan alat bukti dari pihak pemohon dan termohon dengan catatan. Dari pihak termohon atau KPU, menurut Hamdan, ada beberapa catatan, yakni penomoran yang tidak sesuai antara daftar alat bukti dan bukti fisik serta ada bukti fisik yang tidak disertakan.
"Ini kami minta klarifikasi, apakah akan dilengkapi atau sudah cukup begini?" ujar Hamdan. Mahkamah memberikan waktu bagi semua pihak untuk melengkapi alat bukti hingga besok.
Kubu Prabowo-Hatta memohon MK menyatakan Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 batal dan tidak mengikat. Juga memutuskan perolehan suara yang benar adalah Prabowo-Hatta 67.139.153 dan Jokowi-JK 66.435.124 serta menetapkan Prabowo-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
