Polisi Siagakan 2.000 Personel Kawal Demo di MK

Reporter

Jumat, 8 Agustus 2014 09:56 WIB

Polisi berjaga jelang sidang lanjutan gugatan Capres Prabowo Subianto di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Agustus 2014. REUTERS/Darren Whiteside


TEMPO.CO, Jakarta – Kepolisian menurunkan 2.000 personel untuk menyiagakan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat ini, 8 Agustus 2014. Polisi menyatakan masih akan ada konsentrasi massa di depan gedung MK bertepatan dengan sidang kedua gugatan sengketa pemilihan presiden 2014.

”Jumlah pendemo sekitar seribu orang,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto melalui pesan singkat, Jumat, 8 Agustus 2014. Menurut dia, jumlah massa sebanyak itu terdaftar atas Masyarakat Koalisi Merah Putih.

Rikwanto mengatakan sebanyak 2 ribu personel tersebut ditempatkan dalam tiga lokasi, yakni ruang sidang, area gedung MK, dan pelataran jalan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat arah Thamrin menuju Harmoni.

Pada Jumat ini, 8 Agustus 2014, merupakan hari kedua sidang sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Agenda sidang hari kedua adalah mendengarkan jawaban dari pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum, pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilu, dan pemeriksaan saksi-saksi dari termohon dan pemohon, yakni Prabowo-Hatta. (Baca:KPU Siap Hadapi Tim Prabowo-Hatta di MK Hari Ini)

Polisi memprediksi konsentrasi massa terjadi beberapa saat setelah sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Mahkamah Konstitusi mengagendakan pengesahan bukti pemohon, jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait kasus ini.

Pantauan Tempo di Mahkamah Konstitusi, puluhan pendukung calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Dukung (Gardu) Prabowo, menyelenggarakan aksi demonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Menurut Lisnawati, 62 tahun, relawan Prabowo yang tinggal di Jakarta, aksi demonstrasi ini bertujuan untuk mengingatkan hakim MK agar bisa berlaku jujur dan adil dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun ini. (Baca:Prabowo Bilang Sidang MK Tentukan Nasib Indonesia)

M. ANDI PERDANA I GANGSAR PARIKESIT

Terpopuler:

Ahok Curiga, Belum Ada Pejabat DKI yang Dipecat
5 Gugatan Prabowo yang Dipertanyakan Hakim MK
PPP Sarankan Jokowi Percepat Pengunduran Diri



Advertising
Advertising

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

4 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

10 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

10 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

12 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

15 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

16 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

20 jam lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya