TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum, Adnan Buyung Nasution, mempertanyakan status sepuluh provinsi dalam gugatan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ini karena pihak Prabowo-Hatta tidak menyertakan penjelasan permasalahan yang terjadi di dalam gugatan.
"Ini harus diperbaiki atau dikesampingkan?" ujar Adnan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Rabu, 6 Agustus 2014. Adapun sepuluh provinsi yang dimaksud antara lain Gorontalo, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. (Baca: Sidang Prabowo-Hatta di MK, Ini Pengalihan Arusnya)
Menurut Adnan, perbaikan yang disampaikan majelis hakim hanya seputar redaksional, bukan soal materi, sehingga pihaknya khawatir tak punya waktu untuk mempersiapkan pembelaan jika terjadi perubahan materi lagi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan pihak pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya hingga besok. Perbaikan, tutur Hamdan, mencakup semua hal, dari redaksional hingga materi. (Baca: Adu Ramai Orasi, Polisi Minta Massa di MK Tenang)
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku khawatir lembaganya tidak bisa mempersiapkan bukti secara menyeluruh apabila locus gugatan berubah lagi. Namun ia mengaku sudah berkoordinasi dengan semua KPU provinsi dan kabupten/kota yang digugat kubu Prabowo-Hatta. "Kami sudah memanggil semua provinsi untuk menyiapkan alat bukti. Tapi, kalau tidak menjadi locus perkara, ya tak akan kami sertakan," ujarnya.
Kubu Prabowo-Hatta memohon kepada MK agar menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umim Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, serta menyatakan hasil pemilu presiden yang benar adalah Prabowo-Hatta meraup 67.139.153 suara dan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat 66.435.124 suara.
