Prabowo Gugat Pemilu di Empat Wilayah Jawa Barat  

Reporter

Sabtu, 2 Agustus 2014 06:15 WIB

Tim hukum Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mendaftarkan gugatan perselisihan hasil Pemilu yang ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 Juli 2014. Kuasa Hukum Prabowo menilai terdapatnya kecurangan dalam penghitungan suara. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Bandung: Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan Jawa Barat termasuk provinsi yang menjadi sasaran gugatan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konsitusi. "Kalau dari materi gugatan, mereka mempermasalahkan 1.040 TPS (tempat pemungutan suara) yang tersebar di empat kabupaten/kota di Jawa Barat," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Agustus 2014.

Endun merinci daerah yang menjadi sasaran gugatan sengketa pemilu presiden di Mahkamah itu adalah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Subang. "Kebetulan memang di empat daerah itu pasangan nomor 1 kalah," kata dia. (Baca juga: Tim Prabowo Laporkan KPU ke Bawaslu Terkait Edaran)

Menurut Endun, materi gugatan pasangan Prabowo-Hatta di Jawa Barat itu tidak ada yang menyangkut soal perolehan suara tapi soal daftar pemilih tambahan (DPT) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang mencoblos berbekal kartu tanda penduduk (KTP). (Baca juga: DPKTB Janggal, Alasan Tim Prabowo Gugat ke MK)

Dia menjelaskan pasangan Prabowo-Hatta menuding pemilih yang mencoblos lebih banyak dibandingkan yang tercantum dalam DPT dan DPKTb. "Semuanya kurang-lebih ada 435 ribu pemilih yang dipersoalkan," kata Endun. (Baca juga: Soal Gugatan di MK, Prabowo: Santai Saja)

Endun mengklaim semua tudingan itu tidak benar. "Kami siap buktikan itu tidak terjadi," kata dia. KPU Jawa Barat, kata Endun, sudah menyerahkan jawaban dan alat bukti pada KPU pusat hari ini, Jumat, 1 Agustus 2014. Jawaban dan alat bukti yang dipersiapkan berupa dokumen berita acara rekapitulasi suara mulai level desa/kelurahan hingga kabupaten/kota. "Kami sudah mengonsolidasikan data, jawaban, alat bukti, dan seterusnya. Kami sudah siapkan semuanya," katanya.

Juru bicara tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Waras Wasisto, mengatakan kendati gugatan sengketa itu dilayangkan pada KPU RI, pihaknya tidak khawatir gugatan itu akan mengubah hasil penghitungan suara. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Agustus 2014.

Dia beralasan, tim pemenangan Jokowi-JK mengantongi semua dokumen asli hasil rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang dari level TPS, hingga tingkat provinsi. "Proses pengumpulan data kemarin detail, dokumen asli semua tingkat rekapitulasi itu ada di kita hampir 99 persen lebih," kata Waras.

Waras mengatakan hingga saat ini belum ada instruksi khusus yang diberikan tim nasional menyangkut gugatan itu Jawa Barat. "Sejauh ini belum ada instruksi khusus, tapi bahwa Jawa Barat termasuk yang dimasukkan dalam materi gugatan kita sudah tahu. Kami stand-by, tunggu instruksi," kata dia.

Hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu presiden di Jawa Barat menempatkan pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan 14,16 juta suara (59,78 persen). Sementara pasangan Jokowi-JK meraup 9,53 juta suara (40,22 persen).

Pasangan Prabowo-Hatta menyapu kemenangan hampir di semua daerah di Jawa Barat, yakni di 22 kabupaten/kota. Sementara pasangan Jokowi-JK hanya menang di 4 daerah di Jawa Barat yakni di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Subang, serta Indramayu.

AHMAD FIKRI

Berita Terpopuler
Jokowi Diingatkan Soal Jatah Menteri buat Partai
Kenapa ISIS Berpotensi Membahayakan Indonesia

Syafi'i Maarif: Dukung ISIS Itu Sinting

Dua Sebab ISIS Berpotensi Berkembang di Indonesia

Ini Jawaban Australia Soal Bocoran Wikileaks

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

54 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya