JK Belum Terima Panggilan Sidang Perdana Pilpres  

Reporter

Senin, 28 Juli 2014 14:29 WIB

Jusuf Kalla bersalaman dengan Presiden SBY dalam acara open house di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, menyatakan belum menerima surat panggilan atau undangan dari Mahkamah Konstitusi untuk hadir dalam sidang perdana gugatan hasil pemilihan umum presiden 2014. Ia juga tak mengetahui harus hadir dalam sidang yang rencananya digelar pada 6 Agustus mendatang. "Belum," kata JK di Istana Negara, Senin, 28 Juli 2014.

JK juga enggan menanggapi perihal permohonan gugatan setebal 55 halaman tersebut. Ia memilih untuk menyerahkan seluruh proses kepada majelis hakim konstitusi. "Yang digugat itu Komisi Pemilihan Umum, bukan kita," ujar JK.

Presiden terpilih, Joko Widodo, bahkan tak menanggapi sama sekali pertanyaan perihal gugatan yang dilayangkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Berulang kali wartawan menanyakan hal itu, tapi Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya diam dan lebih memilih bicara dengan JK.

"Sampai jumpa setelah dari Makassar," kata Jokowi kepada JK sebelum meninggalkan kawasan Istana Negara.

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva sendiri mengklaim telah mengirimkan undangan kepada Jokowi-JK sebagai pasangan terpilih berdasarkan putusan KPU. Jokowi-JK diundang sebagai pihak terkait yang mungkin menjadi saksi dalam sidang yang rencananya selesai pada 20 Agustus 2014 tersebut.

FRANSISCO ROSARIANS




Berita Lainnya:
Libur Lebaran, Ancol Hadirkan 'Dinosaurus'
Sefti Bawakan Ketupat Opor untuk Fathanah
Jadi Khatib, Hamdan Zoelva Ceramah Soal Pilpres
Agus Yudhoyono Absen Sungkeman di Istana Negara

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

1 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya