Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ani Yudhoyono melemparkan bola saat menjadi juru kampanye terbuka di Lapang Tegalega, Bandung, Jawa Barat (30/3). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan tujuh kabar di depan sekitar para kader, simpatisan dan warga, yaitu soal Pembangunan jalan wilayah selatan Jawa Barat, Pembangunan rel ganda kereta api, Waduk Jatigede, Bandara Kertajati, Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan Politeknik Subang, 86,4 juta orang sudah bisa mendapatkan jaminan kesehatan, dan Undang-undang Desa. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sikap ini diklaim petinggi Partai Demokrat sebagai petunjuk arah kebijakan politik untuk berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi-JK.
"Ketua Umum Demokrat punya pemikiran untuk menyukseskan pemerintahan selanjutnya. Demokrat wajib ikut apa yang jadi keputusan Ketua Umum," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Istana Negara, Kamis, 24 Juli 2014. (Baca: Tak Beri Untung, Koalisi Prabowo Bakal Ditinggalkan)
Dia mengatakan Demokrat sejak awal bersikap netral dengan tak bergabung resmi sebagai partai koalisi di Komisi Pemilihan Umum. Partai berlambang bintang Mercy tersebut kemudian memilih untuk mendukung dan menyukseskan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan umum presiden. Demokrat mengklaim visi dan misi Prabowo-Hatta sesuai dengan pemerintahan SBY. Meski demikian, menurut Amir, Demokrat membantah telah berkoalisi secara permanen dengan Partai Gerakan Indonesia Raya--pengusung Prabowo-Hatta.
Demokrat, setelah pemungutan suara, memilih menunggu hasil penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014. Pengurus dan kader juga menanti sikap SBY sebagai Ketua Umum Demokrat untuk menentukan arah politik. "Alhamdullilah, ketua umum kami open-minded dan jernih," ujarnya. (Baca: Agung Ingin Golkar Evaluasi Koalisi Merah Putih)
Amir sendiri menuturkan SBY belum mengeluarkan instruksi untuk merapat ke Jokowi-JK. Namun pilihan SBY untuk menyukseskan pemilu dan mengundang kedua pasangan calon menjadi petunjuk sikap politik Demokrat.
"Tanpa memberi petunjuk, dengan situasi sejuk dan mempertemukan semua menujukkan uluran tangan rekonsiliasi pada presiden terpilih," kata Amir.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
