Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Waketum Rusdi Kirana dan Ketua Dewan Syura PKB KH Azis Mansyur, dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengklaim legawa jika presiden terpilih Joko Widodo menunjuk nama menteri dari luar Koalisi Indonesia Hebat. Termasuk jika Jokowi dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla memilih nama dari partai Koalisi Merah Putih pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang merapat setelah penetapan hasil pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. (Baca: PKB Siapkan 5-10 Kader untuk Kabinet Jokowi)
"Tak masalah, negara ini negara kita semua. Jadi yang terbaiklah," kata Muhaimin di Istana Negara, Kamis, 24 Juli 2014. Ia menyatakan, hingga saat ini, PKB belum mengajukan nama kepada Jokowi-JK. PKB baru menginventarisasi nama kader yang dinilai berkualitas dan mampu menjadi menteri di kabinet mendatang. Menurut dia, daftar tersebut juga memasukkan nama menteri yang saat ini berada di Kabinet Indonesia Bersatu II. (Baca: Tiga dari 46 Menteri Kabinet Jokowi Usulan Slank)
Muhaimin mengatakan legawa sesuai dengan niat Jokowi-JK yang akan lebih banyak menunjuk profesional sebagai menteri dalam kabinetnya. Meski demikian, menurut dia, profesional juga bisa dari partai politik yang justru memiliki nilai lebih, yaitu kepemimpinan. "Kalau profesional murni, belum tentu punya leadership," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini. (Baca: Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla)
Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan pemenang pemilihan presiden 2014. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional, Jokowi-Kalla unggul dengan 70.997.883 suara atau 53,15 persen dibanding Prabowo-Hatta yang mendapat 62.576.444 suara atau 44,85 persen.
Sejumlah partai dari Koalisi Merah Putih mulai menunjukkan tanda akan hengkang dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Kader muda Partai Golongan Karya mendorong evaluasi keputusan koalisi, bahkan berujung desakan pelaksanaan musyawarah nasional untuk mencopot Ketua Umum Aburizal Bakrie. Partai Demokrat yang juga membantu kampanye Prabowo-Hatta mulai beralih dengan menolak koalisi permanen dan mengklaim akan dukung pemerintah.
