Tim Hukum Jokowi Siap Lawan Gugatan Prabowo  

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 24 Juli 2014 07:27 WIB

Gambar Kombinasi calon presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, 20 Mei 2014 (kiri) dan Joko "Jokowi" Widodo di Jakarta, 16 Maret 2014. REUTERS/Stringer (kiri) dan Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim hukum pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan, menyatakan siap jika Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Walaupun gugatan ditujukan ke KPU, tim hukum Jokowi-Kalla menyatakan siap mengikuti persidangan.

“Kita siapkan lebih dari 300 pengacara, dan kita siapkan juga saksi ahli yang paham hukum tata negara maupun paham tentang ilmu sosial,” kata Trimedya ketika dihubungi, Rabu, 23 Juli 2014. (Baca: Soal Pilpres,Kedubes Korsel Datangi Markas Prabowo)

Menurut Trimedya, MK tidak akan mudah mengabulkan gugatan Prabowo. Sebab, dugaan pelanggaran yang disengketakan harus terstruktur, sistematis, dan masif. “Silakan saja buktikan. Kami juga punya bukti yang kuat,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rekapitulasi suara, Prabowo menarik diri karena menilai KPU sengaja mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Atas dasar penilaian itu, Prabowo akan melakukan gugatan ke MK. (Baca: Menlu AS Ucapkan Selamat pada Jokowi)

Terlebih, setelah merekapitulasi suara, Selasa, 22 Juli 2014, KPU memutuskan Jokowi-Kalla memenangi pemilihan umum presiden 2014. Kandidat nomor urut dua itu memperoleh suara sebesar 70.997.833 atau 53,15 persen. Sedangkan kandidat nomor urut satu, Prabowo-Hatta, hanya memperoleh suara 62.576.444 atau 46,85 persen.

HUSSEIN ABRI YUSUF










Terpopuler:
Kekejaman Politikus Cantik Israel pada Rakyat Gaza
Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima
Marshanda Siap Terima Risiko Lepas Jilbab
Marshanda Tanggalkan Jilbab





SHARE: Facebook | Twitter

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

54 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya