Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama (ki-ka) Wakil Ketua Umum Theo L Sambuaga, Menkokesra Agung Laksono, dan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung dalam pembukaan Rapimnas Partai Golkar V di Jakarta (22/11). Salaah satu agenda penting yang akan dibahas adalah rendahnya elektabilitas Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar. TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan ingin partai berlambang pohon beringin tersebut berada di pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ia menilai Golkar harus melakukan evaluasi terhadap keberadaannya di Koalisi Merah Putih yang berposisi oposisi.
"Kalau oposisi itu selalu apriori, sehingga semua yang diputuskan dan dirancang pemerintah kelak langsung ditolak," kata Agung di Kantor Presiden, Rabu, 23 Juli 2014. (Baca: Agung Minta Golkar Terima Kemenangan Jokowi)
Menurut dia, Golkar sebenarnya lebih nyaman dengan posisi di dalam pemerintahan, tetapi tetap bisa kritis terhadap kebijakan yang diambil. Hal ini terbukti dengan kenyamanan Golkar dalam posisi koalisi yang kritis dalam pemerintahan sejak 2004.
Agung mengatakan Golkar lebih baik ikut mendukung pemerintah menyukseskan seluruh rancangan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Kebebasan dan demokrasi justru lebih nyata jika Golkar mengambil posisi di dalam pemerintahan dibanding menjadi oposisi.
"Tapi saya menghargai apa yang sudah diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (Golkar). Ini hanya pikiran saya pribadi saja," kata Agung. (Baca: Partai Koalisi Prabowo-Hatta Bakal Membelot)
Adapun Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menjadi salah satu pemimpin partai yang turut dalam penandatanganan koalisi permanen dengan Partai Gerindra. Koalisi ini terutama akan terjadi di parlemen dengan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintah.
