Hidayat Pastikan PKS Akan Jadi Oposisi  

Reporter

Kamis, 24 Juli 2014 04:57 WIB

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta (tengah), Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (kanan) dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kiri). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyatakan Partai Keadilan Sejahtera tetap setia dengan Koalisi Merah Putih yang dibentuk tim Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dia menyatakan partainya siap menjadi oposisi. "Kami akan terus bersama koalisi ini, baik Prabowo-Hatta menang maupun nanti di luar pemerintahan. Kami sudah mantap dengan keputusan politik ini," ujar Hidayat kepada Tempo, Rabu, 23 Juli 2014.

Menurut Hidayat, keputusan ini juga diambil partai politik yang tergabung dengan Koalisi Merah Putih. "Seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan ketua umum partai lainnya," tutur Hidayat. (Baca: Pendukung Prabowo di Daerah Dukung Sikap Capresnya)

Keputusan untuk bergabung dengan koalisi ini, kata Hidayat, merupakan keputusan partai dan telah disetujui oleh Majelis Syuro PKS. Dengan demikian, keputusan ini otomatis berlaku bagi semua anggota. Jika ada kader yang membelot, Hidayat menegaskan, akan dikenai sanksi oleh partai.

Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Mardani mengatakan tetap berada dalam Koalisi Merah Putih. Baik berada di dalam ataupun di luar pemerintahan. "Kami sudah menciptakan budaya baru yang baik melalui koalisi ini. Koalisi ini mahal nilainya, lho," ujar Mardani. (Baca: Wanda Hamidah Duga Prabowo-Hatta Pecah Kongsi)

Mardani juga menegaskan, bila Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, partai ini siap menjadi oposisi. "Kami siap menjadi tim oposisi." (Baca: Partai Koalisi Prabowo-Hatta Bakal Membelot)

MONIKA PUSPASARI






Terpopuler:
Kekejaman Politikus Cantik Israel pada Rakyat Gaza
Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima
Marshanda Siap Terima Risiko Lepas Jilbab
Marshanda Tanggalkan Jilbab

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

41 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

48 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

49 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

56 hari lalu

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

57 hari lalu

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

59 hari lalu

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

59 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

8 Desember 2023

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

RUU DKJ menyebutkan bahwa Gubernur ditunjuk Presiden tal melalui Pilkada seperti biasanya. Tito Karnavian hingga Anies Baswedan menolak.

Baca Selengkapnya