TEMPO.CO, Jakarta - Perayaan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2014. Namun, ada proses tarik-ulur sebelum semua relawan sepakat untuk menunda perayaan sehari dari rencana semula pada Selasa, 22 Juli 2014.
"Memang ada proses yang alot, tapi relawan memegang kepercayaan Jokowi sehingga sepakat acara diselenggarakan esok harinya," ujar Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jokowi, Dono Prasetyo, Rabu, 23 Juli 2014. (Baca: Ucapan Selamat dari Pemimpin Dunia untuk Jokowi)
Dono menyatakan pada awalnya organisasi relawan besar seperti Seknas Jokowi, Pro Jokowi, Pusat Informasi Relawan, dan Kawan Jokowi menolak rencana perayaan pada 23 Juli. Alasannya, relawan ingin membuktikan ancaman kerusuhan tak benar. Alasan lain, relawan melihat ada upaya dari partai untuk menjauhkan Jokowi dari relawan.
"Jokowi tak pernah menggunakan kepanjangan tangan untuk berkonsolidasi dengan relawan," ujar Dono. Namun, undangan buka puasa pertama kali justru dilakukan oleh partai dan tak dihadiri oleh Jokowi. Kondisi ini dinilai tak adil oleh relawan, padahal relawan mengaku bekerja keras untuk Jokowi. "Pak Jokowi juga tahu bagaimana relawan bekerja," ujar Dono. (Baca: Obama Telepon Jokowi Ucapkan Selamat)
Kesalahpahaman dapat diklarifikasi saat buka puasa kedua kalinya pada 21 Juli 2014. Jokowi mengundang secara langsung enam organisasi relawan yang kontra dengan penundaan perayaan. Saat itu dijelaskan partai berinisiatif melakukan koordinasi supaya tak ada pergerakan massa pada 22 Juli. (Baca: Jokowi Mundur sebagai Gubernur Setelah Lebaran)
Relawan akhirnya sepakat setelah Jokowi angkat bicara. Jokowi, kata Dono, mengatakan pada prinsipnya percaya pada relawan yang tak akan mengerahkan massa turun ke jalan untuk merayakan kemenangan. Namun, ia tak melarang apabila dilakukan pada 23 Juli setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan kemenangan Jokowi-JK.
Selain itu, kata Dono, para relawan mempercayai Jokowi sebagai pucuk komando para relawan sehingga akan mematuhi apa yang diimbau oleh presiden terpilih itu.
DINI PRAMITA
Terpopuler:
Kekejaman Politikus Cantik Israel pada Rakyat Gaza
Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima
Marshanda Siap Terima Risiko Lepas Jilbab
Marshanda Tanggalkan Jilbab
SHARE: Facebook | Twitter
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
53 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya