TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio, mengatakan Hatta Rajasa harus menunjukkan sikap politik yang jelas terkait dengan sikap Prabowo Subianto yang menolak pilpres 2014. Menurut Hendri, absennya Hatta ketika Prabowo mengumumkan sikap politiknya bisa diartikan ada perbedaan pendapat di antara keduanya.
"Ini menunjukkan adanya ketidaksepahaman antara keduanya," kata Hendri kepada Tempo, Rabu, 23 Juli 2014. Hatta Rajasa tidak mendampingi pasangan politiknya, Prabowo, saat menyampaikan pidato di Rumah Polonia, Jakarta Timur. (Lihat: Isi Pidato Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres)
Prabowo menyatakan menolak pilpres dan menarik diri dari proses rekapitulasi yang sedang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada jam yang sama, justru beredar kabar Hatta menggelar konferensi pers di rumah PAN namun batal. Saat partai pendukung calon nomor urut satu berkumpul di Hotel Four Seasons pada Ahad lalu, untuk membicarakan kemungkinan mengajukan gugatan, Hatta juga tak hadir. (Baca: Tim Prabowo Siapkan Gugatan, Hatta Absen)
Menurut Hendri, publik bisa mempersepsikan Hatta memiliki jiwa besar untuk menerima hasil rekapitulasi suara hasil pemilihan umum. Secara tersirat, kata Hendri, sikap Hatta ini menunjukkan pengakuannya atas kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. "Di sisi lain, hal ini menunjukkan komunikasi politik Prabowo dan Hatta yang tidak selesai."
KPU menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional, Jokowi-Kalla meraih 70.997.833 suara atau 53,15 persen unggul dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen dari suara sah nasional. Jokowi-Kalla menang di 23 provinsi dan luar negeri, sedangkan Prabowo-Hatta menang di 10 provinsi. (Baca juga: Prabowo Tolak Pilpres, Jokowi: Dia Negarawan)
Hendri menambahkan, Hatta sebaiknya menunjukkan sikap politik yang jelas. Jika masih sepaham, bisa kembali tampil bersama dengan Prabowo. Tetapi jika tidak, bisa memberikan pernyataan positif tentang hasil rekapitulasi tersebut. "Bahkan mungkin memberikan selamat kepada Jokowi-Jusuf Kalla," kata Hendri.
MONIKA PUSPASARI
Terkait:
Indeks Saham Anjlok karena Pernyataan Prabowo
Prabowo Dibisiki Tolak Pilpres Oleh Tokoh Ini
5 Tudingan Prabowo Versus Fakta Pemilu
Berita terkait
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaAksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat
17 Maret 2019
Pada pertengahan Desember 2018, Romy PPP menguak fakta-fakta di balik terbitnya tabloid Obor Rakyat pada pilpres 2014.
Baca SelengkapnyaSiapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini
6 Februari 2019
Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno membantah tengara kubu Jokowi soal keterlibatan konsultan asing dalam pemilihan presiden kali ini.
Baca SelengkapnyaSetya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019
27 Maret 2017
Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.
Baca SelengkapnyaGagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019
22 Maret 2017
Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini
Baca SelengkapnyaTiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses
16 Januari 2017
RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.
Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?
10 September 2015
Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.
Baca SelengkapnyaKonflik Golkar dan PPP Bawa Efek Berantai
14 Desember 2014
Perebutan legitimasi ini juga berpeluang merembet.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo: Pemerintah Intervensi Konflik Partai
9 Desember 2014
Konflik terjadi di PPP dan Golkar.
Baca Selengkapnya