Calon Presiden, Prabowo Subianto menyapa sejumlah pendukungnya jelang memberikan sambutan terkait pernyataan sikapnya pada hasil Pilpres 2014 di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah terpilih sebagai pemimpin tim baru dari Koalisi Tim Perjuangan Merah Putih untuk Keadilan dan Kebenaran. Tim ini dibentuk setelah rapat pleno pertama digelar di Rumah Polonia, kemarin, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Fadli Zon: Prabowo Tak Mundur dari Pilpres)
Alasan kubu Koalisi Merah Putih membentuk tim baru, menurut juru bicara Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, karena fase perjuangan sudah berubah. Menurut Tantowi, fase pertama adalah merebut suara untuk memenangkan pilpres. Sedangkan fase kedua adalah membentuk tim untuk mencari keadilan yang akan bermuara pada seluruh proses. (Baca: Tantowi Yahya Luruskan Alasan Mundur Prabowo)
"Bermuara pada desakan kami ke KPU untuk melakukan pemilihan suara ulang ke sejumlah TPS (tempat pemungutan suara) yang diindikasikan penuh kejanggalan," kata Tantowi saat menggelar konferensi pers di Rumah Polonia, Selasa, 22 Juli 2014.
Kubu Prabowo-Hatta memaparkan sejumlah kejanggalan yang terjadi saat pemilihan presiden berlangsung. Ia menyebut ada sekitar 52 ribu kejanggalan yang ditemukan. Menurut Tantowi, saat pemungutan suara timnya mengerahkan 685 ribu saksi untuk mengawal 479 ribu TPS.
Sejumlah kejanggalan yang ditemukan, menurut Tantowi, di antaranya ada TPS yang punya jumlah pencoblos dua kali lipat. Idealnya jumlah surat suara yang ada di TPS berjumlah 100 plus 2 persen, kata Tantowi. "Ini malah ada yang bisa sampai ada 170 suara dari 100 suara seharusnya, melebih 50 persen," kata dia. (Baca: Tim Prabowo Yakin Datanya Lebih Valid Daripada KPU)
Tantowi menambahkan, kejanggalan selanjutnya adalah tidak diadakannya pemilu di Papua. Namun ditemukan hasil rekapitulasi suara yang semuanya mencoblos pasangan capres nomor urut dua.
Sejumlah kejanggalan tersebut lantas dijadikan landasan mengapa akhirnya Prabowo memutuskan menarik diri dari proses rekapitulasi suara. "Dengan menarik diri kami tidak bertanggung jawab atas hasil dan tidak mengakui hasil tersebut. Proses rekapitulasi tersebut penuh kecurangan kami punya hak untuk tidak menerima hasil tersebut," ujar Tantowi.
