TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yakin data yang dimiliki kelompoknya lebih valid dibanding Komisi Pemilihan Umum. Menurut dia, banyak kecurangan yang timnya peroleh sehingga mengurangi suara jagonya. "KPU punya C1. C1 itu data diam yang tak bisa diapa-apain," kata Tantowi ketika ditemui di Rumah Polonia, Selasa, 22 Juli 2014.
Tantowi menuturkan data yang dimiliki timnya memperlihatkan total suara yang hilang dan jumlah penduduk yang tak memakai haknya sehingga menyebabkan terjadinya penggelembungan suara. Data ini, ujar Tantowi, siap dibuka dan dibandingkan dengan data KPU. Menurut dia, hal ini membuktikan KPU melakukan kecurangan.
"Kalau ditotal, ada 52 ribu TPS yang bermasalah," kata Tantowi. Awalnya, tim Prabowo-Hatta menemukan ada 125 ribu TPS yang dilaporkan bermasalah. Namun hanya 52 ribu yang ditindaklanjuti. Dia menuturkan tak mudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan. Karena itu, baru dibuka saat akhir penghitungan suara. (Baca juga: Tim Prabowo Persoalkan Keabsahan 25 Juta Suara)
Tantowi mengujarkan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera mengawasi seluruh tempat pemungutan suara. Bahkan, kata dia, laporan terus mengalir sampai subuh tadi dari pelosok Tanah Air. Bentuk kecurangan di antaranya menggelembungkan suara.
"Kalau jumlah surat suara 100 yang mencoblos 50, masih masuk akal. Tapi, kalau surat suara 100 yang mencoblos 170, itu janggal," ujar Tantowi. Karena itu, Tantowi dan anggota tim lainnya menolak hasil rekapitulasi suara, tapi Prabowo tak mundur sebagai calon presiden. (Baca juga: Prabowo-Hatta Tolak Pelaksanaan Pilpres 2014)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
