Jokowi-JK Unggul Jauh di Papua

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 23 Juli 2014 05:15 WIB

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay melewati peralatan pengamanan aparat kepolisian di jalan menuju Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 22 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul jauh dalam hasil rekapitulasi hitung suara di provinsi Papua. Jokowi-JK memperoleh 2.026.735 sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh suara 769.132.

"Karena tak ada yang berkeberatan lagi, jadi kita sahkan hasil rekapitulasi ini," kata komisioner KPU, Arif Budiman sebagai pemimpin rapat pleno terbuka di gedung KPU, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Prabowo Mundur, Menkopolhukam Serahkan ke KPU)

Adapun total suara sah provinsi Papua sebanyak 2.813.889 dan suara tak sah sebanyak 19.356. Dari hasil rekapitulasi ini, KPUD Papua mencatat ada dua distrik di Kabupaten Dogiyai yang jumlah suaranya ditiadakan karena terbukti ada kecurangan di sana.

Perwakilan Bawaslu provinsi Papua mengatakan, di dua distrik tersebut terbukti ada panitia yang mencoblos surat suara secara sepihak. Ada 18.022 suara bayangan yang ditujukan untuk salah satu pasang calon. Perwakilan Bawaslu provinsi Papua juga mengatakan bahwa di sana tak pernah dilakukan pemungutan suara ulang hingga hasil rekap sampai ke tingkat provinsi.

"Karena itu, kami minta Bawaslu RI untuk memberi rekomendasi agar dua distrik tersebut dianggap nol," kata perwakilan Bawaslu provinsi Papua. (Baca: KPU Undur Pengumuman Hasil Pilpres)

Adapun, Bawaslu RI menyambut baik bawaslu provinsi Papua. Ketua Bawaslu RI, Muhammad, mengatakan dirinya setuju untuk meniadakan suara di dua distrik kabupaten Dogiyai, Papua. Menurut Muhammad, kecurangan harus ditindak tegas.

KPUD Papua mengatakan, ada banyak saksi dari kubu Prabowo-Hatta yang tak menyetujui hasil rekap dengan alasan suara yang diperoleh merugikan kubu mereka. Namun, perwakilan KPUD Papua mengatakan bahwa semua masalah dan dugaan kecurangan telah diklarifikasi saat rekap suara mencapai level provinsi. (Baca: Anis Matta Tuding KPU Berpihak)

"Hasil yang ada pada kami saat ini sudah valid dan tak ada masalah lagi," kata perwakilan KPUD Papua.

YOLANDA RYAN ARMINDYA




Berita terpopuler
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres
Umat Kristen Irak Diminta Pindah Agama
Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

53 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya