TEMPO.CO, Jakarta - "Selamat datang Pak Rambe. Karena beliau sudah hadir, skors saya cabut," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik sembari mengetok palu, Selasa, 22 Juli 2014. Sontak para hadirin tersenyum kecil.
Rapat awalnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Namun, akhirnya dimulai baru sekitar pukul 11.00 WIB untuk menunggu saksi dari kedua calon presiden hadir. Saat itu peserta rapat menunggu saksi dari calon presiden dari poros Partai Gerakan Indonesia Raya, salah satunya Rambe Kamarul Zaman. (Baca: Pengumuman Pilpres, KPU Dijaga 3.380 Polisi)
Dimulai dengan membahas rekapitulasi Maluku Utara, saksi dari calon presiden dari calon presiden nomor urut satu Prabowo-Hatta, Yanuar Arif, memprotes. Musababnya, sedari pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden ada berbagai kecurangan. Misalnya, adanya mobilisasi pemilih, indikasi pemilih siluman, dan lainnya. "Kenapa masih terulang," kata Yanuar memprotes saat rapat pleno di kantor KPU.
Ketua KPU Maluku Utara Syahrani Somadayo membacakan berita acara rekapitulasi provinsi dengan berbagai catatan. Semisal, saksi Prabowo-Hatta menilai KPU Halmahera Timur tak maksimal saat mensosialisasikan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan 2 Desa Soasangaji. "Saksi menilai KPU setempat tak menyebar undangan pemungutan ulang," kata Syahrani.
KPU Maluku Utara lalu mencatat saksi Prabowo-Hatta menilai KPU Kabupaten Halmahera Timur menghilangkan suara calon tersebut. "Ada sekitar 752 suara," kata dia.
Husni dengan hangat lalu menyapa Yanuar. "Sejak pemilihan legislator ini, Pak Yanuar selalu memprotes Maluku Utara," kata Husni. Ia mengajak Yanuar suatu saat tamasya ke Maluku Utara. "Agar sekali-sekali melihat Maluku Utara dari keindahannya," kata dia disambut riuh rendah seluruh peserta rapat pleno. (Baca: Pengumuman Pilpres, KPU Dijaga 3.380 Polisi)
Rekapitulasi diketok dengan kemenangan untuk Prabowo dengan perolehan 306.792 suara. Sedangkan Jokowi memperoleh suara sebanyak 256.601. Namun, saksi Prabowo tetap tak menerima. "Kami menolak rekap Maluku Utara, Ketua," kata Rambe. Husni enteng menjawab, "Iya. Silakan. Kami catat itu."
Seusai bersalaman dengan KPU Maluku Utara, sekitar pukul 12.15 WIB, Husni menyilakan peserta untuk salat zuhur. "Bagi yang nanti sholat, doakan agar pleno ini lancar," kata Husni yang disambut riuh rendah peserta.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Baca juga:
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota
Intelijen AS Beberkan Temuan Soal Jatuhnya MH17
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
54 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya