TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Solidaritas Perempuan Wahidah Rustam mengatakan organisasinya menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono netral menjelang pengumuman pemilihan presiden 2014. Presiden, kata Wahidah, berkewajiban untuk tak mempengaruhi opini masyarakat dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Ingat, SBY masih menjabat," ujar Wahidah dalam aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli 2014.

Menurut Wahidah, sebagai kepala negara, SBY wajib melindungi warga negara dari kesimpangsiuran informasi dan opini. Apalagi informasi itu mengarah pada perpecahan dan kekerasan. SBY, kata Wahidah, juga wajib menjaga proses pilpres berjalan damai hingga penetapan resmi presiden dan wakil presiden terpilih.

Selain presiden, Wahidah juga menuntut Komisi Pemilihan Umum netral. KPU, kata Wahidah, harus mengeluarkan informasi dan keputusan yang benar. “Karena KPU adalah satu-satunya lembaga yang dimandatkan untuk menetapkan hasil resmi pemilihan presiden," katanya.

Solidaritas juga menuntut aparat keamanan dan penegak hukum terus menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Penegak hukum harus menindak tegas pihak-pihak yang melakukan provokasi. “Terlebih bagi pihak yang mengintimidasi hasil keputusan KPU.

Aksi solidaritas yang diikuti sekitar 40 perempuan dimulai sejak pukuk 09.45 WIB. Tak hanya berorasi, mereka juga melakukan aksi teaterikal, deklamasi puisi, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. "Sebagai gerakan sosial, kami ingin memastikan keterlibatan perempuan dalam mengawal demokrasi," ujar Wahidah. Dalam aksinya ini, Solidaritas Perempuan mengenakan jubah berwarna hitam dan caping tani. Jubah hitam tersebut bertuliskan seruan, "stop diskriminasi terhadap perempuan" atau "wujudkan pemilu damai".

Besok, 22 Juli 2014, merupakan hari penetapan rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum. Kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana mengerahkan massa ke KPU. Alasannya untuk mengamankan KPU dari intimidasi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berpendapat sebaliknya. Jokowi meminta para simpatisannya untuk tak membanjiri kantor KPU. Bahkan dia mengimbau simpatisannya untuk tak mengenakan atribut kotak-kotak.

AMRI MAHBUB

Terpopuler
Deklarasi Ansharul Khilafah Dukung ISIS Dibubarkan
Dahlan Iskan Tak Berpikir Jadi Menteri Lagi
Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi
Karena Comal, Pemudik Diminta Berangkat Hari Ini