Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kanan) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil hari ini akan menyambangi kantor Mahkamah Konsitusi di Jalan Medan Merdeka Barat. Rencananya, Koalisi Masyarakat Sipil akan menemui Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.
"Kami akan menyampaikan antisipasi hasil pemilu jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi," kata koordinator Koalisi, Ade Irawan, saat dihubungi, Senin, 21 Juli 2014. Dia melanjutkan, "Kami juga ingin Mahkamah tetap independen." (Baca: PKS Masih Yakin Prabowo Menang)
Koalisi ini terdiri atas beberapa LSM, seperti Indonesian Corruption Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan Imparsial. Mereka ingin Mahkamah terbebas dari intervensi saat menyidangkan sengketa hasil pemilu presiden. Ade meminta Mahkamah tetap netral jika ada satu calon presiden yang menggugat hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.
Menurut Ade, Koalisi juga meminta jaminan terkait dengan sidang gugatan ini nantinya. Dia berharap persidangan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dilakukan obyektif tanpa ada keberpihakan. "Ini demi kepentingan negara," tutur Ade. (Baca: Prabowo Minta Rekapitulasi Nasional Ditunda)
Ade mengatakan Mahkamah juga harus menjamin tidak ada putusan gugatan pemilu presiden yang ditransaksikan. Apalagi, ujar Ade, setelah mencuatnya kasus suap Ketua MK Akil Mochtar yang menjeratnya sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Yang mengontrol Mahkamah saat ini adalah masyarakat."
