Prabowo-Hatta bersama tim usai beri keterangan pers terkait hasil hitung cepat sementara di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, 9 Juli 2014. Prabowo deklarasikan kemenangan sementara dirinya atas Jokowi-JK, dari hasil hitung cepat tiga lembaga survei Prabowo unggul yaitu JSI, Puskaptis, dan LSN. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengkritisi sikap Prabowo Subianto yang ngotot pemilihan presiden diulang. "Tujuannya untuk apa? Dasarnya apa?" kata Bima Arya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Ahad, 20 Juli 2014. (Baca di sini: Percaya KPU, Anak Amien Rais Kasih Selamat ke Jokowi)
Bima, yang juga menjabat Wali Kota Bogor, mengatakan sudah saatnya para pemimpin mementingkan bangsa untuk jangka panjang. Ia berharap pemilihan umum ini bisa tercatat dengan baik dalam sejarah. "Jadi, tidak boleh berdasarkan emosi," katanya. (Baca: Prabowo Imbau KPU Hentikan Penghitungan Suara)
Saat konferensi pers di Hotel Four Seasons, Ahad sore kemarin, Prabowo kembali meminta KPU menghentikan penghitungan suara. Menurut Prabowo, perwakilan tim pemenangan di daerah dan tim hukum Prabowo-Hatta menemukan banyak kecurangan seperti yang sudah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. "Kami hanya menuntut apa yang telah dijaminkan oleh undang-undang," kata Prabowo. (Baca juga: Kata Ical, Tim Prabowo Tak Akan Akui Kekalahan)
PAN adalah partai yang dipimpin Hatta Rajasa, calon wakil presiden pasangan Prabowo. Partai ini merupakan satu dari enam partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, gabungan partai pengusung Prabowo-Hatta. Lantas, apa yang membuat Bima berani mengkritisi Prabowo yang notabene orang yang didukung partainya?
Bima mengatakan yakin hasil perhitungan KPU bisa disikapi secara bijak dan proporsional oleh Prabowo maupun Hatta. Sebab, mereka juga akan memperhatikan kualitas demokrasi di masa yang akan datang. "Saya yakin mereka akan melihat semua ini secara jernih," ujarnya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
