Jokowi salami Ketum PGI, Pendeta Andreas Yewangoe, setiba di kantor PGI, Jakarta Pusat, 19 Juli 2014. Dalam kunjungan tersebut Jokowi ucapkan terima kasih atas doa teman-teman PGI agar Pilpres aman dan damai hingga pengumuman rekapitulasi nasional. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, akan menyampaikan pidato kemenangan rakyat pada 22 Juli mendatang. Sekretaris tim kampanye nasional Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menolak pidato itu disebut sebagai pidato kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2. (Baca: Pendukung Jokowi Dilarang Pakai Kotak-kotak 22 Juli)
"Nanti tanggal 22 akan ada pernyataan dari Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Pidato tersebut untuk menyambut kemenangan rakyat bahwa sekarang saatnya untuk bekerja bagi rakyat," ujarnya kepada Tempo di Jakarta, Ahad, 20 Juli 2014. (Baca: Demokrat Merapat ke Jokowi, Gerindra Tak Percaya)
Menurut dia, hingga kini belum diputuskan di mana tempat Jokowi dan Kalla akan menyampaikan pidato kemenangan rakyat. Dia tidak menutup kemungkinan pidato kemenangan disampaikan di Jakarta, Solo, atau tempat lain. "Keputusan lokasi terserah Pak Jokowi dan hingga kini belum diputuskan," tuturnya. (Baca: Mahfud Md Sebut Dua Capres Sama-sama Curang)
Dalam penyampaian pidato itu, kata Andi, dipastikan Jokowi tidak akan mengenakan baju kotak-kotak. Dia kemungkinan besar akan mengenakan kemeja putih, batik, atau jas. "Belum diputuskan akan mengenakan apa, tapi ada tiga alternatif tersebut," ujarnya. Andi mengatakan alasan Jokowi tak mengenakan baju kotak-kotak adalah untuk merekatkan kembali rakyat Indonesia. "Jadi tidak lagi mengenakan atribut yang hanya mewakili suatu kelompok tertentu," tuturnya.
Setelah 9 Juli, ujar Andi, seluruh relawan, kader partai, dan pendukung Jokowi-Kalla diimbau untuk menanggalkan seluruh atribut, dari baju kotak-kotak hingga salam dua jari. Penanggalan atribut, kata dia, juga merupakan sebuah semangat untuk menanggalkan sisa-sisa kompetisi yang tajam setelah pilpres.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
