Saksi Jokowi Pertanyakan Dropbox Kuala Lumpur

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 18 Juli 2014 09:39 WIB

Anggota monitoring pendataan KPU Sri Nuryanti (kanan) melakukan sosialisasi di KBRI Kuala Lumpur (4/9). Foto: ANTARA/Adi Lazuardi

TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan rekapitulasi penghitungan suara di perwakilan Kuala Lumpur memakan waktu hingga tiga jam. Ini karena saksi dari kubu Jokowi-Jusuf Kalla mempertanyakan mekanisme pemungutan suara melalui dropbox dan pos. Mereka menilai kedua meknisme tersebut kurang bisa dipantau pengawas pemilu.

"Sistem dropbox di pemilu legislatif paling banyak menimbulkan permasalahan karena dugaan besar dicoblos oleh yang tak berhak. Kenapa PPLN Kuala Lumpur lebih memilih dropbox?" kata Sudiyatmiko Ariwibowo di gedung KPU, Kamis, 17 Juli 2014. (Baca: Hasil Pilpres di Malaysia: Prabowo 82 Persen, Jokowi 15 Persen)

Senada dengan Sudiyatmiko, saksi lainnya dari kubu Jokowi, yaitu Ferry Mursyidan Baldan, merasa khawatir mekanisme dropbox dan pos ini menjadi modus baru kecurangan karena pengawasannya yang lemah. "Kenapa seakan-akan mengarahkan pemilih ke dropbox dan pos? Rasanya tak ada kesulitan untuk datang ke TPS," kata Ferry.

Ketua PPLN Kuala Lumpur Tengku Adnan mengatakan pihaknya memang menambah jumlah dropbox pada pemilu presiden dan wakil presiden kali ini. Alasannya, partisipasi pemilih melalui tempat pemungutan suara sangat rendah. (Baca: PPLN Minta Aturan Pemungutan Suara Diubah)

"Waktu pileg kemarin tingkat partisipasi di TPS hanya 1,8 persen. Akhirnya kami putuskan mengurangi TPS dan menambah mekanisme dropbox dengan dropbox keliling," kata Adnan.

KPU Pusat mengaku pihaknya berpegangan pada surat keputusan yang menyatakan jumlah TPS sebanyak 102 dan dropbox 23 buah. Namun, pihak PPLN diberi kewenangan untuk mengubah hal tersebut menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. "Sesuai prosedur kami sudah lapor pada Pokja PPLN untuk diteruskan ke KPU," kata dia.

Adnan mengatakan tambahan 12 dropbox tersebut digunakan untuk dropbox keliling untuk menjemput bola para pemilih yang sedang bekerja, seperti di barak dan kawasan konstruksi. (Baca: WNI di Malaysia Mencoblos pada 5 Juli 2014)

Adapun untuk pemilih melalui TPS hanya difokuskan untuk mereka yang berdomisili di Kuala Lumpur. Sedangkan di lima negara bagian lainnya, seperti Selangor, Klantan, Perak, Putrajaya, dan Trengganu memakai dropbox. "Dropbox keliling diawasi oleh saksi masing-masing calon dan panwaslu," kata Adnan.

TIKA PRIMANDARI



Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS


Berita terpopuler:
Pamer Busana Muslimah, Syahrini Dirisak Netizen
Komnas HAM Pastikan Pemanggilan Paksa Kivlan Zen
Malaysia Airlines Tertembak Misil Dekat Rusia

Berita terkait

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

1 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

5 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

6 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

6 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

11 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

11 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

12 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

12 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

19 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya