Prabowo-Hatta bersama tim usai beri keterangan pers terkait hasil hitung cepat sementara di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, 9 Juli 2014. Prabowo deklarasikan kemenangan sementara dirinya atas Jokowi-JK, dari hasil hitung cepat tiga lembaga survei Prabowo unggul yaitu JSI, Puskaptis, dan LSN. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando pernah melakukan penelitian terhadap lembaga survei. Salah satu lembaga survei yang pernah menjadi objek penelitiannya adalah Indonesia Network Election Survei. (Baca di sini: Bekas Bos Lembaga Survei Pro-Prabowo Buka-bukaan)
Menurut Ade, INES merupakan lembaga survei abal-abal. "Pemiliknya calon legislator dari Gerindra. FX. Arif Poyuono. Fundingnya tentu dari sana," ujarnya ketika dihubungi, Selasa, 15 Juli 2014. Arif terdaftar sebagai calon legislator nomor urut 1 daerah pemilihan Kalimantan Barat, tapi dia tak terpilih. Dia juga tercatat sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan TKI DPP Partai Gerindra. (Baca: Begini Cara Lembaga Survei 'Abal-abal' Bekerja)
Arif, kata Ade, juga menjabat sebagai Ketua Serikat Federasi Pekerja Badan Usaha Milik Negara. Arif tercatat menjadi karyawan PT Merpati Nusantara dari tahun 1997 hingga 2005. Para pewawancara INES pun, menurut dia, adalah para buruh anggota SFP BUMN. "Dia selalu menggunakan buruh sebagai inteviewer. Pertanyaannya, mereka bisa disebut sebagai peneliti atau mempunyai kemampuan meneliti?" ujarnya.
Saat meminta wawancara langsung, kata Ade, Arif sontak menolak. Bahkan, ketika hasil penelitian keluar dan menyebutkan INES sebagai lembaga survei abal-abal, Ade pernah diancam akan dilaporkan ke Mabes Polri.
Sebelumnya, bekas Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survei Irwan Suhanto mengaku INES yang selalu menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto di atas Joko Widodo merupakan pesanan Partai Gerakan Indonesia Raya. Dia mengatakan memesan hasil survei menjadi hal yang lumrah. Ines, kata Irwan, memang menjadi alat propaganda Gerindra.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
