Hasto Kristianto (kiri) bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan Thahjo kumolo saat Pendaftaran partai Politik Peserta pemilu di KPU Jakarta, (14/08) TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan ada beberapa partai politik yang intensif membangun komunikasi dengan kubu Jokowi-JK. "Ada yang mau bergabung untuk kepentingan ke depan. Tidak etis disebut sekarang, proses demokrasi biarlah berjalan," katanya di rumah yang biasa digunakan kubu Jokowi-JK untuk rapat di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juli 2014. (Baca: Kadernya Pilih Jokowi, Demokrat Merapat?)
Hasto menilai sistem pemerintahan presidensial membuka peluang untuk bekerja sama termasuk dari partai yang dulu menyokong Prabowo-Hatta. Hasto mengatakan bahwa Partai Demokrat mengisyaratkan untuk berperan lebih dalam pembangunan bangsa bersama kubu Jokowi-Kalla.
"Spirit yang dibawa Demokrat ingin berperan lebih dalam pembangunan bangsa. Makanya kami membuka ruang untuk Demokrat, Golkar, bahkan PPP." (Baca juga: Pro Jokowi, Akankah Ruhut Hengkang dari Demokrat?)
Juru bicara kubu Jokowi-Kalla, Anies Baswedan, menyambut baik langkah Partai Demokrat dan Golkar yang sudah mencoba berinteraksi. Menurut dia, kubu Jokowi-Kalla hingga saat ini menunggu keputusan internal kedua partai tersebut. "Komunikasi itu ada, tapi belum ada langkah-langkah konkret. Belum sampai isyarat bergabung. Di internal Jokowi-JK menyambut baik," kata Anies.
Mengenai syarat apa yang ditawarkan, Anies memastikan komunikasi yang terjalin tidak bersifat transaksional. Menurut dia, Jokowi-Kalla konsisten tidak memberikan syarat apa pun. "Dari kemarin tidak pernah memberikan syarat apa pun baik ke NasDem, PDIP, Hanura, PKPI, PKB. Jadi apalagi yang baru mau bergabung sekarang, wong yang dulu aja tidak ada janji," katanya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
