Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dan FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) menggelar aksi long march dari Bundaran HI hingga Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2). TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Komite Politik Buruh Indonesia menolak rencana pengawalan suara yang akan dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia pada hari terakhir rapat pleno rekapitulasi suara pada 22 Juli nanti. Mereka beralasan, pengawalan suara itu hanya menjadi dalih untuk berdemo di depan Komisi Pemilihan Umum.
"Kami menolak rencana pengerahan massa dalam jumlah besar yang direncanakan oleh KSPIdan FSPMI pada 22 Juli 2014 ke KPU," kata salah satu anggota Komite, Surya Tjandra, dalam siaran persnya, Kamis, 17 Juli 2014. (Baca: Buruh Bantah Dukung Prabowo di Hari Tenang)
Menurut dia, pengerahan massa ini bisa mengganggu kondisi yang sudah kondusif. Hal itu juga dikhawatirkan akan memberikan suasana tak nyaman dan ketakutan bagi masyarakat luas. "Tindakan ini pun berpotensi mengancam demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia saat ini." (Baca: Tolak PHK Buruh Sampoerna, KSPI Siap Demo)
Surya menuturkan, sebelumnya, KSPI dan FSPMI yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana menggelar unjuk rasa ke KPU dengan mengerahkan sekitar 5-10 ribu massa pada 22 Juli 2014. Presiden KSPI Said Iqbal beralasan, ini dilakukan lantaran mereka mempunyai kepentingan. Menurut dia, Prabowo telah menandatangani sepuluh tututan rakyat, salah satunya adalah upah layak bagi para buruh. (Baca: Buruh Sandera Prabowo dengan 10 Tuntutan)
Surya mengimbau seluruh pekerja atau buruh dan masyarakat agar tak terprovokasi akan hal ini. Komite juga meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk benar-benar menjaga situasi agar tetap kondusif. "Serta menindak tegas pihak-pihak yang dengan sengaja menciptakan suasana tidak kondusif pada 22 Juli 2014," ujarnya.
