TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Relawan Indonesia for Jokowi-JK di Papua, Moses M., membenarkan relawan di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, menyekap staf Komisi Pemilihan Umum setempat bersama seorang politikus Partai Amanat Nasional. Tindakan tersebut dilakukan karena keduanya hendak membawa kotak suara ke Wamena untuk dimanipulasi. "Kami minta tukar sandera dengan kotak suara," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Juli 2014.

Penyanderaan dilakukan saat pencoblosan. Pihaknya melakukan penyanderaan setelah menerima informasi dan menangkap basah pelaku. Walaupun melakukan penyanderaan, relawan menyelesaikan masalah tersebut secara damai. "Biar kita sandera, kita ajak bicara baik-baik," ujarnya. (Baca: Jokowi Menang Telak di Kabupaten Asmat)

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, oknum tersebut mencuri kotak suara karena mengetahui seluruh warga di sana memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rencananya, seluruh surat suara akan dicoblos ulang untuk pasangan Prabowo-Hatta setibanya di Wamena.

Moses menuturkan tak ada satu pun warga di pegunungan Papua dan Papua Barat yang memilih Prabowo dengan alasan Prabowo memiliki kejahatan pada masa lalu. Dengan alasan itu, ia menganggap wajar jika perolehan suara Jokowi-JK di Papua unggul jauh dari Prabowo-Hatta.

Hal ini, kata Moses, sudah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pihaknya menunggu ketegasaan sikap dari badan tesebut selama 3 x 24 jam. Jika tidak ada langkah yang dilakukan oleh Bawaslu, mereka akan melapor ke kepolisian. "Ini merupakan tindak pidana murni," ujarnya. (Baca:J okowi-JK Berjaya di Merauke dengan 51,13 Persen)

Menurut Moses, saat ini yang perlu diperhatikan adalah bukan kejadian tersebut, tapi dari mana asal perintah yang diterima oleh oknum yang hendak mencuri kotak suara itu. Moses menilai kejadian itu telah direncanakan sebelumnya. "Kami sedang selidiki siapa dalang di balik itu semua."

Moses mengemukakan alasan mengapa warga Papua lebih memlih Jokowi-JK dibanding Prabowo-Hatta. Menurut dia, masyarakat di Papua trauma dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ketika Prabowo melakukan pembebasan sandera Mapenduma tahun 1996. "Saat itu Prabowo mengevakuasi secara tidak manusiawi," tutur Moses.

SAID HELABY

Baca juga:
Panglima TNI Tabrak Tameng Prajurit
Bendera Palestina Diturunkan Paksa di Singapura
Persiapan Rampung, Uang NKRI Siap Diedarkan
Sejumlah Jenderal Bermain di Balik Timah Ilegal