TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan partainya bakal tegas terhadap kader yang tak menuruti perintah partainya. Kader nakal yang dia maksud adalah politikus Demokrat yang memberikan dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca di sini: Pro-Jokowi, Akankah Ruhut Hengkang dari Demokrat?)
Padahal Demokrat sudah mengambil sikap mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Perintah partai itu wajib dituruti semua kader," kata Umam saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Juli 2014. (Baca: Kata Ruhut soal Absennya Demokrat di Koalisi Permanen)
Sebelumnya, sejumlah politikus Partai Demokrat memilih mendukung Jokowi-JK. Mereka antara lain anggota Dewan Kehormatan, Suaidi Marasabessy, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, mantan Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Nova Riyanti Jusuf, juru bicara Ruhut Sitompul, dan Dahlan Iskan. (Baca juga: Kadernya Pro-Jokowi, Demokrat Bakal Merapat?)
Umam menuturkan ketegasan Demokrat antara lain memberikan sanksi kepada mereka. Sanksi tersebut bisa bermacam-macam. Keputusan pemilihannya pun tergantung keputusan Demokrat.
"Ada tiga sanksi, pertama peringatan lisan, kedua peringatan tertulis, ketiga pemberhentian," katanya. Sayangnya, Khatibul belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diambil Demokrat.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
