Warga menunjukan scan formulir C1 TPS 4, Batupoaro, Kota Bau-Bau yang janggal pada situs resmi KPU di Kendari, Sultra, Sabtu 12 Juli 2014. ANTARA/Ekho Ardiyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa semua lembaga survei yang telah menghitung rekapitulasi suara hasil pemilihan presiden (pilpres) 2014 pada 9 Juli lalu. "Biar semua tahu, siapa yang salah dan benar," ujarnya saat ditemui Tempo di kampus UI Salemba, Selasa, 15 Juli 2014.
Menurut Ade, masyarakat telah dibuat bingung dengan hasil lembaga survei ini. Dari dua kelompok lembaga survei yang masing-masing memenangkan pasangan nomor urut 1 dan 2 itu, pasti ada yang salah atau memanipulasi data. "Semua bilang data sampel sudah sesuai. Tapi belum ada yang tahu seperti apa mengolah data tersebut," katanya. (Baca: Jokowi Kirim Tim Usut Suara Curang di Malaysia)
Kebingungan masyarakat atas hasil survei bermula dari dua kelompok lembaga survei yang mengeluarkan hasil rekapitulasi suara berbeda. Satu kelompok terdiri atas delapan lembaga survei mengeluarkan hasil pasangan Jokowi-JK unggul dan memenangi pilpres 2014. Satu kelompok lagi yang terdiri atas empat lembaga survei mengeluarkan hasil pasangan Prabowo-Hatta memenangi pilpres 2014. (Baca: Jokowi-JK Klaim Kantongi Seluruh Form C1)
"Sekarang masyarakat bingung mana yang dapat dipercaya," katanya. Akan tetapi, Ade mengatakan dirinya yakin bahwa ada satu kelompok yang tidak beres dalam mengolah data. "Mungkin ada manipulasi data," ujarnya. (Baca: Jokowi Instruksikan Siaga Kecurangan Pemilu)
Karena itu, Ade dan para ilmuwan lainnya mengimbau agar KPU mengaudit setiap lembaga survei dalam dua kelompok tersebut. Masyarakat harus mengetahui seperti apa metode yang dipakai, sampel yang diambil, sampai pada pengolahan data. "Tidak ada yang ditutupi lagi," katanya.
