TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat media dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Ignatius Haryanto mengatakan Radio Republik Indonesia sah-sah saja menampilkan hasil hitung cepat pemilu presiden. Karena itu, kata dia, RRI tak perlu takut. (Baca: RRI Dipanggil DPR, Netizen Serukan #SaveRRI)
"Hasil hitung cepat adalah salah satu informasi yang diperlukan masyarakat. Sebagai lembaga publik, media, mereka tak perlu takut,"ujar Haryanto saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Juli 2014. (Baca: RRI Dipanggil DPR, Netizen Serukan #SaveRRI)
Sebagaimana diketahui, RRI mendapat serangan bertubi-tubi karena terlibat dalam penghitungan cepat hasil pemilu presiden. Hasil hitung cepat mereka menunjukkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mengungguli Prabowo-Hatta dengan suara 52,71 persen berbanding 47,29 persen. (Baca: RRI Belum Adukan Ancaman Teror ke Polisi)
RRI mendapat serangan berupa kritik dari sejumlah politikus yang merasa mereka tak berhak ikut melakukan hitung cepat karena merupakan lembaga penyiaran. Terakhir, RRI akan dipanggil oleh Komisi I DPR terkait dengan hal ini. (Baca: Dewan Pers: DPR Tak Perlu Panggil RRI)
Sejak RRI diserang, medium yang menampilkan data hitung cepatnya hilang dari peredaran. Akun @qcrri di Twitter, misalnya, tak bisa diakses hari ini. Laman yang memuat hasil hitung cepat di situsnya, RRI.co.id, juga begitu.
Menurut Haryanto, seharusnya RRI tetap menampilkan hasil hitung cepat karena mereka tak salah. Terlebih, RRI sudah terdaftar di KPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan hitung cepat.
RRI juga tak perlu takut karena dukungan masyarat, terutama di jejaring sosial, kepada mereka sangat besar. Dengan dukungan yang begitu besar, menurut Haryanto, seharusnya RRI bertahan dengan prinsip mereka.
"Selama mereka memakai metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan betul, ya, lanjut saja. Kalau perlu, meteode mereka bisa dibandingkan dengan yang lain," ujar Haryanto.
Terakhir, Haryanto menganggap serangan terhadap RRI ini lebih bersifat politis. Pihak-pihak yang mengkritik RRI, kata Haryanto, lebih mempermasalahkan hasil hitung cepat dibanding keterlibatan RRI."Mempermasalahkan keterlibatan RRI itu hanya dalih saja," ujarnya.
ISTMAN M.P.
Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS
Berita terpopuler lainnya:
Ahok Tetapkan Syarat Ini Waktu Sumbang Zakat
Berapa Keuntungan Adidas dari Piala Dunia 2014?
BI: Jangan Kaget dengan Uang NKRI
Berita terkait
Ramai Dilakukan Mahasiswa, Ini Cara Pindah Kewarganegaraan Singapura
12 Juli 2023
Cara pindah kewarganegaraan Singapura melalui aplikasi seluler MyICA atau website ICA e-Services dengan biaya Rp112.900 sampai Rp1,1 juta per orang.
Baca SelengkapnyaRRI Terpilih Jadi Sekretariat Lembaga Penyiaran Dunia
27 November 2022
Direktur Utara RRI Hendrasmo mengatakan penunjukan Indonesia sebagai sekretariat organisasi penyiaran dunia ini adalah bentuk kepercayaan global.
Baca Selengkapnya35 Ribu Pelajar Akan Bacakan Ikrar Sumpah Pemuda di Festival Pelajar Nusantara 2022 Radio Republik Indonesia
26 Oktober 2022
Kurang lebih 350 ribu pelajar secara virtual termasuk 12 ribu pelajar Solo Raya yang akan mememenuhi stadion Manahan akan membacakan Ikrar Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh Wali Kota Surakarta.
Baca SelengkapnyaPN Makassar Tolak Gugatan Terhadap Antara, RRI dan 4 Media Lainnya
14 September 2022
Hakim menilai gugatan yang dilakukan terhadap Antara, RRI dan 4 media lainnya prematur.
Baca SelengkapnyaCerita di Balik Radio Republik atau RRI Pertama Kali Mengudara di Tahun 1945
12 September 2022
11 September menjadi hari bersejarah bagi Radio Republik Indonesia, siaran pertama sekaligus tanda kebebasan pers
Baca SelengkapnyaHari Ini di 1896 Guglielmo Marconi Mematenkan Karyanya: Radio
2 Juni 2022
Guglielmo Marconi mengubah dunia dengan ciptaannya, radio.
Baca SelengkapnyaSurvei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR Minta RRI dan TVRI jadi Humas Pemerintah
22 November 2019
Dorongan agar RRI dan TVRI menjadi humas pemerintah untuk menyebarkan informasi resmi pemerintah ke daerah pinggiran, perbatasan dan terluar.
Baca SelengkapnyaSetya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019
27 Maret 2017
Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.
Baca Selengkapnya