TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, T.B. Hasanuddin, membantah informasi tentang rencana pemanggilan manajemen Radio Republik Indonesia terkait dengan penghitungan cepat hasil pemilihan presiden pekan lalu. Menurut Hasanuddin, Komisi Informasi tak pernah merencanakan pemanggilan tersebut.
"Prosedur pemanggilan oleh DPR itu ada ketentuannya," kata Hasanuddin saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Juli 2014. (Baca di sini: Gara-gara Hitung Cepat, DPR Panggil RRI)
Menurut Hasanuddin, pemanggilan oleh DPR hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari pimpinan komisi. Selain itu, ujar dia, pemanggilan mitra kerja DPR juga harus disetujui oleh pimpinan seluruh fraksi di komisi yang salah satunya membidangi penyiaran tersebut. "Kalau semua setuju, baru meminta sekretaris komisi untuk memanggil," tuturnya. (Baca: RRI Dipanggil, Netizen Serukan Save RRI)
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Demokrat, Ramadhan Pohan, berencana memanggil Direktur Utama RRI Rosarita Niken Widiastuti. Niken akan dimimtai keterangan soal hasil hitung cepat pemilihan presiden 9 Juli lalu. Ramadhan menilai RRI tak boleh menyiarkan hasil hitung cepat (quick count). Rencana ini memancing perbincangan masyarakat di jejaring sosial. (Baca: Enam Lembaga Survei Perlihatkan Jokowi-JK Unggul)
Dalam hitung cepat versi RRI, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan suara 52,21 persen. Sedangkan jumlah perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta Rajasa hanya 47,49 persen.
KHAIRUL ANAM
Terpopuler:
Mubarok Beberkan 'Bom' Uang di Kongres Demokrat
Rahasia Kecantikan Angelina Jolie Terungkap
Goetze: Mimpi Kami Jadi Kenyataan
Penutupan Piala Dunia, Shakira Tampil Gendong Anak
Hasil Pemilu Menurun, Ical Didesak Gelar Munas
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
5 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya