Di NTT, Tiga TPS Coblos Ulang Pilpres  

Reporter

Selasa, 15 Juli 2014 09:17 WIB

Warga berjalan keluar dari bilik suara setelah menggunakan hak suaranya saat pencoblosan ulang di TPS 046 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur (13/4). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Kupang - Sebanyak tiga tempat pemungutan suara (TPS) di dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Selasa, 15 Juli 2014, menggelar pemilu ulang. Musababnya, ditemukan sejumlah pelanggaran saat pencoblosan pada 9 Juli 2014. (Baca juga: Panwas Jakarta Timur Minta Pemilihan Ulang)

"Ada tiga TPS yang direkomendasikan untuk digelar pencoblosan ulang karena ada temuan pelanggaran pemilu," kata juru bicara Badan Pengawas Pemilu NTT, Yemris Fointuna. (Baca: Tingkat Partisipasi Coblos Ulang Rendah)

Dua TPS terpadat berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan satu TPS di Kabupaten Timor Tengah Utara. Di TPS 01 Desa Poenam, Timor Tengah Utara, pencoblosan ulang dilakukan karena ditemukan kelebihan surat suara tidak sesuai daftar pemilih tetap. Secara sepihak, ketua KPPS setempat mencoblos surat suara yang lebih dari DPT. Saksi dari salah satu pasangan capres-cawapres protes atas tindakan ketua KPPS itu.

Sedangkan di TPS 04 Desa Basmti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pencoblosan ulang disebabkan KPPS menutup TPS lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Akibatnya, sebanyak 109 pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menggunakan hak pilihnya.

Adapun di TPS 02 Desa Oekam, Timor Tengah Selatan, ditemukan warga dari luar daerah itu yang mencoblos tanpa formulir A5. "Tanpa form A5, pemilih dari luar tetap dilayani KPPS," katanya.

YOHANES SEO

Terpopuler:
Mubarok Beberkan 'Bom' Uang di Kongres Demokrat
Saksi Prabowo di Tamansari Juga Tolak Tanda Tangan
Penyiar TV Kondang di Cina Ditangkap Jelang Siaran
Pendukung Prabowo Sepakat Tunggu Hasil KPU

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya