Bawaslu: Formulir C1 Tanpa Teken Saksi Tetap Sah

Selasa, 15 Juli 2014 06:34 WIB

Formulir penghitungan suara atau C1 di TPS 09 Desa/Kelurahan Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. kpu.go.id

TEMPO.CO , Jakarta:Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah, mengatakan formulir penghitungan suara atau C1 yang tidak mencantumkan tanda tangan saksi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tetap dianggap sah. "Kalau ada berita acara tanpa saksi sekalipun, tidak akan merubah keabsahan dari sisi berita acara itu," kata dia, saat dihubungi, Senin, 14 Juli 2014.

Menurut dia, meskipun dalam formulir C1 itu tidak dibubuhkan tanda tangan saksi, anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara bisa sebagai pengawas dari netralitas pada proses penghitungan suara. Dari situ, kata Nasrullah, nantinya bisa langsung dilaporkan hasil penghitungan suara ke Komisi Pemilihan Umum setempat. "Itu tetap sah, meskipun sudah diposting ke website KPU," ujarnya. (baca: KPU Selidiki Kejanggalan C1 di Sampang )

Namun, Nasrullah menyangkan jika ada tanda tangan tujuh anggota KPPS di setiap tempat pemungutan suara yang diduga mirip atau diduplikasi. Jika sudah seperti ini, kata dia, maka yang patut dipersalahkan adaah KPU Daerah setempat.

"Kalau sudah begitu, ada kecurigaan atau pun human error," kata Nasrullah. "Untuk lebih tepatnya saya akan mengecek dan segera menghubungi daerah setempat, jika memang itu tanda tangan mirip dan disengaja, maka akan kami tindak." (baca:Jokowi Raih Nol Suara di Sampang,Timses: Tidak Kaget)

Pasangan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sama sekali tak mendapatkan suara di 17 Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Anehnya, seluruh formulir penghitungan suara atau C1 yang terunggah di situs Komisi Pemilihan Umum itu tak mencantumkan tanda tangan saksi kedua kubu. (baca:Jokowi Nol Suara di Sampang, KPUD: Coblosan Normal )

Selain itu, di beberapa TPS itu juga ada kemiripan tanda tangan yang dilakukan oleh anggota KPPS. Seperti yang terjadi di TPS 03, 07, 12, Kelurahan Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur.

REZA ADITYA



Terpopuler :
Soal Dukung Jokowi, Demokrat Tidak Haus Kekuasaan
Kepindahan Arturo Vidal ke MU Tinggal Tunggu Waktu
Saksi Prabowo di Tamansari Juga Tolak Tanda Tangan
Pendukung Prabowo Sepakat Tunggu Hasil KPU




Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

23 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya