Panwas Jakarta Timur Minta Pemilihan Ulang  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Senin, 14 Juli 2014 16:01 WIB

Contoh surat suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis (5/6). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pengawasan Pemilu Jakarta Timur menemukan ketidakcocokan jumlah surat suara dengan jumlah data pemilih. Terdapat selisih 45 suara di TPS 80, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

"Kami mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU DKI Jakarta meminta pemungutan suara ulang," ujar Ketua Panitia Pengawasan Pemilu Jakarta Timur Iflahah Zuhriyaten ditempat kerjanya, 14 Juli 2014.

Pemilih yang mencoblos di TPS 80 adalah warga RT 7-9 RW 11, dengan 702 orang yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Pada pemilu presiden lalu, TPS 80 menggunakan 675 surat suara. Sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 633 orang.

Dari total 675 surat suara yang tercoblos, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat 468 suara dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meraup 199 suara. Sedangkan delapan sisanya tidak sah. (Baca juga: Begini Modus Kecurangan Pilpres di Malaysia)

Kepala KPPS 80 Surisman Umar, 56 tahun, ujar Iflahah, mengaku tidak bisa mengklarifikasi mengenai 45 suara gaib tersebut. "Beliau tidak profesional dan sudah mengundurkan diri," kata Iflahah. Dalam pendataannya, banyak pemilih yang tidak di absen. DPKTB banyak yang tidak menyertakan KTP, A5, dan C6.

Karena itu, Panwaslu Jakarta Timur mengirim surat rekomendasi sejak 12 Juli lalu. Namun Panwaslu menyatakan suratnya belum diproses hingga sekarang. (Baca juga: Ratusan Advokat Siap Bela Jokowi-Kalla)

ANDI RUSLI

Berita Lainnya:
Noam Chomsky Serukan Pembebasan Wartawan Iran
Penyiar TV Kondang di Cina Ditangkap Jelang Siaran
Juru Parkir Monas yang Dibakar Tentara Meninggal
Demokrat Coba Konsisten Dukung Prabowo-Hatta

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya